Banggar DPRD Kaltim Monitor Serapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Kutim
SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memantau langsung serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan inklusif, Selasa (14/4/2026). Sektor ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan Kaltim 2026 yang fokus pada program “Generasi Emas”.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan anggota DPRD Kaltim, di antaranya Arfan, Selamat Ariwibowo, Agusriansyah Ridwan, Ridwan Safuad, dan Muhammad Darlis Patolongi.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa monitoring ini krusial untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi misinformasi dalam pengelolaan anggaran.
“Monitoring ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Kami berharap melalui koordinasi dengan Banggar DPRD Kaltim, kualitas alokasi anggaran untuk Kutim dapat terus meningkat,” ujar Mahyunadi. Ia juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pelayanan publik.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyebutkan bahwa koordinasi intensif diperlukan mengingat dinamika fiskal yang terus bergerak. “Fokus kita adalah memastikan serapan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan berjalan optimal sesuai target pembangunan 2026,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung target pembangunan tahun 2026, pada sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp 2,7 triliun, termasuk program “Gratispol” untuk pembayaran UKT mahasiswa sebesar Rp 1,38 triliun. Target capaian indeks pendidikan dipatok pada angka 80–89 persen.
Sedangkan pada sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun dengan fokus pada peningkatan layanan dasar, percepatan penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur kesehatan guna melampaui rata-rata nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyoroti tantangan infrastruktur pendidikan menengah yang merupakan kewenangan provinsi.
Mulyono mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah menghibahkan lahan seluas 1 hektare di Sangatta Selatan untuk pembangunan kantor UPT Pendidikan Provinsi. Namun, ia menekankan mendesaknya kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan Silvaduta.
“Setiap tahun ajaran baru, kami menghadapi masalah keterbatasan daya tampung siswa. Keberadaan SMAN 2 Sangatta Selatan sudah berjalan baik, namun tambahan sekolah baru sangat diperlukan untuk mengakomodasi lulusan SMP di kawasan tersebut,” lapor Mulyono kepada tim Banggar DPRD Kaltim. (*)
