Wabup Mahyunadi Jamin Penurunan APBD Tak Batalkan Janji Politik Ardiansyah-Mahyunadi
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, memberikan jaminan bahwa penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal tahun 2026 tidak akan menggugurkan janji politik pemerintah. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang telah disusun dalam visi-misi pasangan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi tetap menjadi prioritas utama untuk dieksekusi.
Kondisi fiskal Kutim saat ini memang tengah diuji oleh fluktuasi anggaran yang cukup tajam. Mahyunadi mengonfirmasi bahwa persoalan klasik seperti “kurang salur” dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi menjadi beban tambahan bagi kas daerah. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk angkat tangan.
“Semua (50 program) harus berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi semua harus jalan,” ujar Mahyunadi dengan nada tegas saat ditemui di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1/2026).
Untuk menjaga agar 50 program prioritas tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang sempit, Mahyunadi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan efisiensi total. Istilah “kencangkan ikat pinggang” kini menjadi pedoman dalam pengelolaan belanja daerah.
Menurutnya, efisiensi difokuskan pada pos-pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan sepenuhnya untuk mendanai janji-janji politik yang telah dinanti oleh warga Kutai Timur.
“Kita harus melakukan tindakan ikat pinggang. Tapi, pembangunan harus jalan terus,” imbuhnya.
Meskipun mengakui bahwa ritme pelaksanaan program mungkin tidak akan semulus saat anggaran dalam kondisi melimpah, Mahyunadi meminta birokrasi tetap fokus dan konsisten. Ia menekankan bahwa tantangan ini adalah ujian ketangguhan bagi jajaran pemerintahan dalam mengelola skala prioritas.
Penegasan ini sekaligus menepis kekhawatiran publik mengenai potensi terhentinya pembangunan akibat menyusutnya APBD. Bagi duet Ardiansyah-Mahyunadi, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang, melainkan tantangan untuk bekerja lebih cerdas demi memastikan setiap rupiah yang ada memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (*)
