
Kutim Tercatat Miliki Ormas Terbanyak se-Kaltim, Kesbangpol Perkuat Sinergi Lewat Sosialisasi
SANGATTA — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi tercatat sebagai daerah dengan jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat total 378 Ormas di wilayah ini. Fakta tersebut menjadi latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim menggelar sosialisasi pembinaan pada Selasa (18/11/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, merincikan bahwa dari total 378 Ormas tersebut, sebanyak 312 organisasi terdaftar melalui Kementerian Hukum dan HAM, sementara 66 lainnya tercatat melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri.
“Jumlah ini menunjukkan dinamika dan partisipasi masyarakat yang sangat besar. Kutim menempati posisi pertama di Kaltim. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan terarah dan sinergi kuat antara pemerintah dan Ormas,” ujar Tejo di hadapan sekitar 250 peserta perwakilan Ormas dari seluruh kecamatan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang hadir memberikan arahan menegaskan bahwa tingginya kuantitas Ormas harus diimbangi dengan kualitas kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban organisasi.
“Ormas memiliki hak mendapatkan kepastian hukum, menyampaikan pendapat, hingga mengelola dana selama tidak bertentangan dengan hukum. Namun, hak tersebut harus diimbangi kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan bangsa,” tegas Mahyunadi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak membatasi ruang gerak Ormas, melainkan mendorong agar organisasi tersebut menjadi wadah partisipasi warga yang tertib administrasi dan produktif demi mewujudkan Kutim yang tangguh dan berdaya saing.
Kegiatan sosialisasi bertema “Sinergi Pemerintah dan Ormas dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah” ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim Fatimah Waty, perwakilan Polres Kutim Iptu Bambang Eko, serta akademisi dari Pokja Organisasi Masyarakat, Muhtar. (*/ADV)






