Pembahasan MYC 2026-2028 Kutim Berlanjut, DPRD Usulkan Penambahan Proyek Infrastruktur
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar rapat pembahasan lanjutan mengenai usulan paket pekerjaan dengan skema kontrak tahun jamak (MYC) untuk periode 2026-2028.
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Jumat (14/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari agenda pemaparan yang telah disampaikan oleh pihak Pemkab Kutim pada hari sebelumnya, Kamis (13/11/2025) lalu.
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan bahwa 32 item pekerjaan yang diusulkan pemerintah kemungkinan besar masih akan bertambah. Menurutnya, pihak DPRD memiliki usulan-usulan tambahan yang didorong oleh masing-masing anggota dewan.
”Terkait dengan pembahasan multi years kontrak, jadi ada 32 item. Kemungkinan itu masih kurang karena usulan dari DPR ada sendiri,” ujar Jimmi.
Ia menegaskan bahwa mayoritas usulan dari DPRD berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.
”Banyak (usulannya). Masing-masing anggota DPRD kan mendorong yang prioritas di Dapil-nya dia. Mayoritas usulan dari DPRD masih infrastruktur. Banyak, semuanya infrastruktur,” jelasnya.
Jimmi juga menyebutkan bahwa pembahasan akan kembali dilanjutkan pada Senin (17/11/2025) mendatang.
Pihak Pemkab Kutim diharapkan telah merevisi usulan awal untuk mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan oleh DPRD hari ini.
”Nanti hari Senin kita lihat. Karena dia (Pemkab) mau merevisi apa yang ada hari ini. Mudah-mudahan di hari Senin pembahasan lagi, itu bisa terkoordinasi. Nanti di situ baru kita bisa lihat seberapa optimal semua yang disarankan masyarakat itu bisa relevan nanti dilaksanakan.” Katanya
Mengenai total anggaran, yang pada pemaparan awal untuk 32 item diperkirakan mencapai Rp 2,1 Triliun, Jimmi menegaskan bahwa angka tersebut belum final dan masih bersifat simulasi.
”Itu tergantung nanti. Bisa naik, bisa turun. Ini kan baru simulasi. Nanti real-nya itu (ditetapkan) setelah persetujuan dengan DPRD, setelah pemerintah kita pastikan dia mempresentasikan sesuai dengan apa yang disampaikan anggota DPRD tadi,” terangnya (*/ADV)
