Pemkab Kutim Ajukan Kontrak Multi Years Rp 2,1 Triliun, DPRD Soroti Prioritas dan Relevansi Program
SANGATTA, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah secara resmi mengajukan usulan kegiatan Kontrak Tahun Jamak atau Multiyears Contract (MYC) senilai total kurang lebih Rp2,1 Triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim pada Kamis (13/11/2025).
Usulan ini mencakup 32 paket pekerjaan strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tiga tahun anggaran, mulai dari 2026 hingga 2028.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyampaikan bahwa usulan senilai Rp2,1 triliun tersebut bakal menjadi bahan kajian serius di kalangan Dewan kedepan.
Faizal menekankan bahwa setiap program multiyears yang diajukan harus memiliki dasar yang kuat dan terukur, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Dasar kita melakukan program itu kan kita punya RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), kita punya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), itu ditajamkan dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang dibuat per tahun,” ujar Faizal Rachman.
Ia mempertanyakan relevansi beberapa program yang diusulkan dengan visi-misi utama yang telah ditetapkan dalam RPJPD, terutama yang berkaitan dengan membangun konektivitas dan menuju kemandirian ekonomi di bidang agribisnis, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Salah satu poin yang disoroti Faizal adalah usulan pembangunan Islamic Center yang masuk dalam daftar 32 paket pekerjaan tersebut.
“Kalau dari usulannya itu banyak yang saya rasa. di situ dicantumkan salah satu usulannya adalah pembangunan Islamic Center. Sekarang pembangunan infrastruktur Islamic Center, apa korelasinya dengan tadi yang saya bilang, yang ditetapkan RPJPD kita, visi-misi yang ditetapkan oleh pemerintah?,”ucapnya
Menurutnya, meski visi pembangunan mencakup aspek moral, perlu dipertimbangkan optimalisasi fasilitas keagamaan yang sudah ada, seperti Masjid Agung.
“Bukan kita enggak mau [membangun], tapi apakah itu yang misalkan kita harus lakukan saat ini dengan kondisi seperti ini? Kita kan dipesani bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan itu bisa membawa dampak akses ikutan yang lebih baik,” tegas Faizal, menyerukan agar Pemerintah mengevaluasi program-program tersebut agar selaras dengan prioritas pembangunan.
Meskipun kritis terhadap beberapa item, Faizal Rachman menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur konektivitas yang jelas memberikan dampak ekonomi luas, seperti proyek jalan dan pelabuhan.
“Kalau jalan, okelah. Kita sepakat itu mesti diselesaikan. Tapi apakah skemanya harus melalui multiyears? Itu yang pertama kan?” katanya.
Sementara itu, untuk proyek Pelabuhan, Dewan menilai ini adalah kebutuhan mendesak yang memerlukan skema multiyears.
“Kalau kayak pelabuhan, saya rasa memang itu harus cepat. Kalau saya tadi, kalau pelabuhan okelah. Karena itu enggak mungkin kita bangun dalam 1 tahun anggaran ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faizal menambahkan, saat ini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan presentasi awal. Dewan telah meminta Pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi kembali daftar program yang diusulkan agar sesuai dengan program prioritas yang sudah ditetapkan. (Caya/*/ADV)
