Meskipun APBD Turun, Pertumbuhan Daerah Harus Tetap Dipertahankan
SANGATTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyatakan bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprediksi turun, pertumbuhan daerah harus tetap diupayakan dengan berbagai cara. Ia menyoroti perkiraan APBD tahun depan yang hanya mencapai sekitar Rp 4,8 triliun, yang tentu akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan.
Penurunan ini menjadi perhatian, terutama jika melihat kebutuhan belanja pegawai. Jimmi menyebut, anggaran untuk gaji pegawai dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tahun ini saja sudah mencapai Rp2,7 triliun. Namun, jika berpatokan pada aturan yang membatasi biaya operasional hanya 30% dari APBD, maka perkiraan belanja pegawai, termasuk gaji, ke depannya hanya sekitar Rp1,5 triliun lebih.
“Tapi apa pun yang terjadi, daerah ini harus tumbuh,” tegasnya.
Untuk mendorong pertumbuhan, Jimmi menekankan komitmen untuk menggali lebih dalam berbagai sumber pendapatan daerah yang sah. “Ibarat menggali sumur. Karena air sudah berkurang, maka harus digali lebih dalam lagi untuk mendapatkan air lebih, agar pembangunan tidak terhenti. Kami mengharapkan semua pihak membantu memperbaiki kondisi yang ada,” jelasnya.
Jimmi mengakui adanya ironi dalam kondisi ini. Kekayaan alam daerah terus digali tanpa henti, namun jika melihat anggaran untuk gaji pegawai, situasinya masih dianggap kurang ideal.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, terutama pihak swasta, untuk lebih maksimal membantu pembangunan lingkungan sekitar di luar kewajiban pajak. Ini termasuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap berkembang.
“Apalah artinya pendapatan daerah besar, kalau kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah masih miskin,” kritiknya. Ia menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari besaran APBD, tetapi dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi keseluruhan daerah. (*/ADV)
