DPRD Masih Cari Data Berapa Hak Kutim dari Royalti Batubara
SANGATTA. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) selama beberapa tahun belakangan terbilang sangat besar, karena didukung dengan dana transfer daerah meliputi dana bagi hasil, yang merupakan bagian dari royalty, terutama batu bara, yang bisa mencapai Rp6-7 triliun. Namun kini jadi Rp1-2 triliun, menjadi pertanyaan besar. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutim Dr Tyty Novel Paembonan.
“kami juga ingin cari tau, apa penyebabnya sehinga dana perimbangan kita turun, terutama terkait dengan dana bagi hasil, dari pajak hasil bumi kita terutama batu bara. Beberapa tahun belakangan itu mencapai Rp6-7 triliun, kenapa sekarang Rp1-2 triliun. Ini kan jadi pertanyaan,” kata Dr Novel Tyty Paembonan
Bahkan profit Sharing yang sebelumnya Rp500 miliar, terakhir hanya hingga Rp89 miliar. “Kita mau cari penyebabnya. Apakah karena harga batu bara turun atau apa, ini yang kita ingin tau penyebabnya,” ucapnya
Sebagai konsekuensi, akibat dana perimbangan turun, maka APBD Kutim turun, karena memang ketergantungan APBD Kutim terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi . Mengakibatkan, pemerintah akan berpikir keras, berpikir cerdas, berpikir bijak, dengan anggaran yang ada.
“Pemerintah harus memilih program spesifik, hati-hati dalam menganggarkan. Terutama kewajiban gaji, operasional kantor. Kalaupun tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai mungkin juga akan berdampak atau turun, apaboleh buat. Pemerintah harus lebih cermat, dalam menganggarkan belanja modal, seperti pembangunan jalan, gedung dan lain sebagainya. Pilih mana yang memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus lebih bijak priotitaskan mana kebutuhan masyarakat. Kalau saya pribadi, maka yang paling utama adalah pengolahan sampah. Masalah sampah harus mendapat prioritas utama tahun depan, untuk diatasi,” pungkasnya (*/ADV)
