APBD 2026 Turun, DPRD Harap Pelayanan Publik dan Kinerja Pegawai Tetap Optimal
Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berharap bahwa pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) akan tetap berjalan optimal, meskipun daerah menghadapi potensi penurunan APBD pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan dialihkan pada efisiensi belanja non-prioritas.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto. Menurutnya, kunci untuk menjaga stabilitas pelayanan adalah melalui efisiensi dan penyesuaian belanja daerah yang cerdas.
“Semua harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tapi pelayanan dan kinerja pegawai tetap harus berjalan baik,” ujar Pandi saat ditemui belum lama ini
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas kinerja, melainkan melakukan pengaturan ulang prioritas anggaran.
Pandi menegaskan bahwa langkah efisiensi akan menyasar pos-pos belanja yang dianggap tidak berdampak langsung pada publik. DPRD akan mendorong Pemkab Kutim untuk mengevaluasi secara ketat anggaran yang bersifat seremonial.
“Kita harus berpikir bagaimana APBD ini bisa optimal untuk menunjang kinerja pegawai dan pembangunan, bukan untuk hal-hal yang bersifat seremonial atau berhura-hura,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa pos belanja yang perlu dievaluasi, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang intensitasnya dapat dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Meskipun mendorong pemangkasan belanja yang tidak perlu, Pandi secara khusus menjamin bahwa DPRD akan tetap memperjuangkan hak dan tunjangan pegawai. Menurutnya, menjaga semangat kerja pegawai adalah bagian penting dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kami di DPR tentu akan memperjuangkan agar hak dan tunjangan pegawai tidak terganggu, selama masih dalam kemampuan fiskal yang wajar,” jelasnya. (Caya/*/ADV)
