DPPKB Kutim Petakan Lebih dari 11 Ribu Keluarga Berisiko, Kolaborasi Lintas OPD Diperkuat
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah menyelesaikan pemetaan komprehensif terhadap lebih dari 11.000 keluarga yang teridentifikasi berisiko mengalami stunting. Data valid ini kini menjadi acuan tunggal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun intervensi penanganan stunting yang lebih tepat sasaran.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaedi, menjelaskan bahwa hasil pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) menghasilkan data rinci terkait kebutuhan spesifik setiap rumah tangga, mulai dari layanan kesehatan, sanitasi, hingga kebutuhan infrastruktur dasar.
“Kita sudah tahu mana keluarga yang membutuhkan jamban, rumah layak huni, air bersih, layanan KB, hingga edukasi keluarga,” jelas Junaedi.
Junaedi menegaskan, data 11 ribu keluarga tersebut langsung diserahkan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih program dan memastikan setiap keluarga berisiko mendapatkan perhatian.
Sinergi antar-OPD ini telah menunjukkan hasil konkret. Junaedi mencontohkan, kerja sama dengan PDAM Kutim menghasilkan komitmen untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang rentan.“Direktur PDAM sudah berkomitmen, keluarga berisiko stunting yang terdaftar akan dipasangkan sambungan air bersih gratis,” ungkapnya.
Menurut Junaedi, kebijakan ini adalah bukti nyata kolaborasi lintas sektor yang bertujuan mempercepat penurunan angka stunting di Kutim “Inilah bukti bahwa data bukan hanya angka, tapi dasar untuk aksi nyata,” tambahnya.
DPPKB juga mengintegrasikan seluruh data keluarga berisiko ke dalam sistem aplikasi SIGLC Mill. Aplikasi ini menjadi pusat pengelolaan informasi yang memudahkan akses dan pembagian data ke instansi lain, mendorong OPD agar bekerja berbasis data sesuai kebutuhan lapangan.
Junaedi menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, mengingat kondisi keluarga yang dinamis. Oleh karena itu, DPPKB terus mendorong TPK untuk memperkuat validasi dan melaporkan setiap perubahan kepada pihak kecamatan maupun kabupaten.
“Kerja berbasis data ini menjadi pondasi utama kebijakan kita. Tanpa data yang kuat, penanganan stunting tidak akan efektif,” pungkasnya. (*/ADV)
