Pemkab Kutim Diminta Pangkas Kegiatan Tak Prioritas di 2026
Kutai Timur — Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah efisiensi menyeluruh dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Ia menilai, kemampuan keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan harus direspons dengan perencanaan yang lebih selektif dan terarah pada kegiatan prioritas.
Menurutnya, dari data sementara yang diterima, kondisi fiskal Kutim tahun depan menunjukkan penurunan sekitar 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski secara angka tampak kecil, dampaknya cukup besar terhadap ruang fiskal pemerintah daerah. “Kalau dihitung secara keseluruhan, penurunannya hampir separuh dari kondisi normal. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama,” jelas kepada sejumlah awak media belum lama ini
Sayyid Anjas menegaskan, dalam situasi seperti ini pemerintah perlu merampingkan kegiatan, terutama yang bersifat seremonial atau tidak terlalu mendesak. Ia mencontohkan pengadaan perlengkapan seperti sepatu atau seragam yang pernah dianggarkan di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kegiatan seperti itu bisa ditunda terlebih dahulu.
“Yang penting sekarang, fokuskan pada kegiatan yang bersifat mandatori dan infrastruktur. Kalau hanya kegiatan seremonial atau pengadaan yang belum terlalu mendesak, sebaiknya ditunda dulu,” ujarnya menekankan.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan, melainkan menyesuaikan skala prioritas agar pengeluaran daerah tetap terkendali. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memilah kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anjas juga menyarankan agar perjalanan dinas yang selama ini menyerap cukup banyak anggaran, dapat dikurangi intensitasnya. Jika sebelumnya dilakukan tiga sampai empat kali dalam setahun, cukup dilakukan satu atau dua kali saja, dengan fokus pada kegiatan yang benar-benar penting dan berdampak langsung.
“Kita tidak melarang perjalanan dinas, tapi mohon dikaji ulang. Kurangi frekuensi, bukan dihapus. Pemerintah harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada,” tegasnya lagi.
Ia pun mengingatkan, meski dilakukan efisiensi, belanja yang bersifat wajib seperti gaji dan tunjangan pegawai tetap menjadi prioritas utama. Komponen belanja mandatori, kata dia, tidak boleh diabaikan karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
“Yang pasti, pembayaran pegawai dan kewajiban pemerintah tetap diutamakan. Kalau memang kemampuan keuangan tidak mencukupi, penyesuaian bisa dilakukan secara bertahap, bukan dengan pemotongan mendadak,” jelasnya.
Sayyid Anjas menilai, langkah efisiensi bukan semata penghematan, tetapi bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban baru pada APBD.
Ia mengakui bahwa situasi keuangan Kutim ke depan masih penuh ketidakpastian, namun dengan langkah hati-hati dan disiplin fiskal, pemerintah tetap dapat menjaga kinerja pembangunan. “Intinya bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang ada,” katanya.
DPRD Kutim, lanjutnya, akan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah selama dilakukan secara transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap rencana pengurangan kegiatan harus disertai kajian dampak agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kami di DPRD siap mendampingi dan mengawasi proses penyesuaian ini. Yang penting, setiap keputusan berbasis data dan tidak terburu-buru,” ujar Sayyid Anjas menutup. (Caya/*/ADV)
