528 TPK Kutim Jadi Kunci Sukses Penurunan Stunting
| Kutai Timur – Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi ujung tombak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim dalam mendampingi keluarga berisiko stunting. Saat ini, tercatat 528 TPK tersebar di 139 desa, 2 kelurahan, dan 18 kecamatan se-Kutai Timur. |
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaedi, menjelaskan bahwa TPK berperan penting dalam mengidentifikasi, mendampingi, dan memetakan kondisi keluarga berisiko stunting di lapangan.
“Mereka adalah mata dan telinga kami di wilayah,” ujarnya.
Ia menuturkan, setiap TPK bertugas melakukan kunjungan lapangan, memberikan edukasi keluarga, serta menginput data melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem DPPKB.
“Kami sudah punya data sekitar 11 ribu lebih keluarga berisiko di Kutim berdasarkan hasil kerja TPK. Data ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Namun, diakui Junaedi, masih ada sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya beban kerja TPK yang sering merangkap tugas sebagai kader program lain.
“Ada yang juga jadi kader KB atau posyandu, sehingga fokusnya terbagi,” ungkapnya.
Kendala lain adalah keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman. Beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam menginput data secara real time ke sistem pusat.
“Kami pahami situasi ini. Karena itu kami terus berupaya memperkuat kapasitas SDM dan dukungan infrastruktur,” jelasnya.
Menurutnya, meski penuh tantangan, kontribusi TPK sangat besar dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, memberikan edukasi, dan menggerakkan keluarga agar lebih sadar pentingnya gizi,” tuturnya.
Junaedi juga mengapresiasi dedikasi para pendamping keluarga di lapangan. Mereka bekerja tanpa pamrih, bahkan di daerah sulit sekalipun tetap semangat demi membantu Masyarakat.
Ia berharap dukungan semua pihak terhadap TPK semakin kuat, terutama dalam hal pembinaan dan pelatihan.
“Kami ingin TPK semakin profesional dan mandiri,” ujarnya.
DPPKB berencana melakukan pelatihan lanjutan agar TPK memahami lebih dalam mengenai intervensi berbasis keluarga dan pelaporan digital. “Kita ingin datanya valid dan cepat,” imbuhnya.
Menurut Junaedi, kerja TPK bukan sekadar mendata, tetapi memastikan setiap keluarga berisiko mendapatkan solusi yang tepat.
“Inilah semangat kerja berbasis empati yang kami bangun,” tegasnya. (Caya/*/ADV)
