Rakor Pemerintahan Se-Kaltim 2025 di Tenggarong, Kukar Harap Kolaborasi Otonomi Daerah Lebih Optimal
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025. Rakor yang berlangsung di Grand Elty Singgasana Tenggarong ini fokus pada penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Peran Otonomi Daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menghadiri dan membacakan sambutan Bupati Kukar dalam acara yang digelar pada Rabu (29/10/2025) tersebut.
Dalam sambutan tertulis Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, yang dibacakan oleh Akhmad Taufik Hidayat, disampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan kepada Kukar sebagai tuan rumah Rakor Pemerintahan tahun ini.
“Sebagaimana tema yang dirumuskan dalam rapat koordinasi ini, yaitu Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur dalam Rangka Meningkatkan Peran Otonomi Daerah, maka kami Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sungguh-sungguh berharap bahwa rakor ini benar-benar dapat mewujudkan kolaborasi tersebut,” ujar Bupati Aulia dalam sambutannya.
Rakor ini dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, dan diikuti oleh Para Asisten I se-Kaltim, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Kerjasama dari Kabupaten/Kota Se-Kaltim.
Lebih lanjut, Bupati Kukar berharap Rakor ini dapat menjadi wadah efektif untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan evaluasi antar-instansi pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih kurang optimal.
“Seringkali ini menjadi kendala atau hambatan utama, yang mungkin memerlukan manajemen kerjasama antar aparat pemerintah daerah sehingga ke depan berbagai hambatan dalam upaya kerjasama tersebut dapat diminimalisir,” harapnya.
Bupati Kukar juga menekankan pentingnya keputusan yang dihasilkan dari Rakor ini. “Semoga rakor ini menghasilkan keputusan-keputusan bersama yang memberi manfaat maksimal tidak hanya bagi pemerintah daerah masing-masing, tapi jauh lebih penting dari itu, membawa manfaat dan kebaikan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing daerah, terutama daerah-daerah yang secara langsung saling berbatasan,” tutupnya.
