Kutim Targetkan Percepatan Penurunan Stunting Lewat Program Inovasi “Cap Jempol”
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan program inovasi kolaboratif “Cap Jempol Stop Stunting” sebagai langkah strategis baru dalam upaya menekan angka stunting di daerah. Inovasi yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim ini menandai komitmen serius daerah untuk mencapai target percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor.
Peluncuran resmi program tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Selasa (28/10/2025) di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa “Cap Jempol Stop Stunting” dirancang sebagai strategi terpadu untuk menangani keluarga berisiko stunting. Program ini bertujuan menciptakan sinergi kuat dari pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.
“Melalui program ini, kami ingin memperkuat sinergi antarperangkat daerah, lembaga, dan masyarakat. Setiap keluarga harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan generasi emas Kutim yang sehat dan cerdas,” tegas Junaidi.
Sementara itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa kolaborasi adalah elemen kunci keberhasilan. Beliau menegaskan bahwa percepatan penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Dengan cap jempol yang menjadi simbol komitmen bersama, kita berharap tidak ada lagi anak-anak Kutim yang mengalami stunting,” ujar Bupati.
Program ini secara konkret akan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Ketua RT dan Kader di lapangan untuk memastikan intervensi stunting berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh kecamatan.
Acara peluncuran tersebut mendapat dukungan penuh dari tingkat pusat, ditandai dengan kehadiran daring Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI Zahera Mega Utama serta perwakilan dari Kemendagri dan BKKBN RI.
Dari internal daerah, komitmen juga ditunjukkan dengan kehadiran Ketua DPRD Jimmi dan jajaran anggota dewan lainnya, serta seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Ketua TP PKK Kutim. Kehadiran berbagai unsur, mulai dari pimpinan daerah, legislatif, OPD terkait, hingga mitra dunia usaha, menunjukkan konsolidasi Pemkab Kutim dalam menanggulangi masalah gizi kronis ini. (caya/*)
