Membangun Benteng Integritas: Kukar dan BPKP Perkuat Kolaborasi Melawan Korupsi

Tenggarong – Tantangan melawan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk menegaskan komitmen tersebut, Kukar kini mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi bersama lembaga pengawasan.

Senin (06/10/2025) lalu, di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Wakil Bupati H. Rendi Solihin secara resmi melakukan Penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Acara penting ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar H. Sunggono serta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Kukar.

Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas. Ia menjadi sebuah penegasan komitmen Kukar untuk membangun sistem pencegahan yang lebih efektif, memperkuat pengendalian intern pemerintah, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Wakil Bupati Rendi Solihin menyampaikan bahwa kolaborasi strategis dengan BPKP sangat krusial mengingat isu korupsi masih menjadi tantangan besar. Praktik rasuah, menurutnya, tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan. Oleh karena itu, pengendalian korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

“Penandatanganan rencana aksi kolaboratif ini memiliki makna yang sangat penting,” jelas Rendi. “<strong>Pertama</strong>, ini adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan yang independen, yakni BPKP. <strong>Kedua</strong>, rencana aksi ini menjadi instrumen bersama kita untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan melakukan langkah pencegahan sejak dini.”

Lebih lanjut, Rendi berharap melalui kolaborasi ini, akan terjadi peningkatan budaya integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme diharapkan benar-benar menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pemkab Kukar menyadari bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan tata kelola yang transparan, otomatis kepercayaan publik akan meningkat, iklim investasi semakin kondusif, dan kualitas pelayanan publik pun membaik. Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

Wakil Bupati Rendi Solihin juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPKP Kaltim yang selama ini telah berperan aktif mendampingi Pemkab Kukar dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga memperkuat sistem pengendalian intern.

“Kerja sama ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antar lembaga adalah kunci untuk memperkuat efektivitas pengendalian korupsi,” ujarnya.

Menutup kegiatan tersebut, Rendi Solihin mengajak seluruh perangkat daerah agar menjadikan rencana aksi kolaboratif ini sebagai pedoman kerja nyata. Ia berpesan agar dokumen ini tidak hanya berhenti sebagai simbol seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan, baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah. Komitmen di atas kertas harus tercermin dalam aksi nyata di lapangan. (jul/*)