Wujudkan Kemandirian Pangan, Polres Kutim Gandeng Perusahaan Sawit dan Tambang Bahas Komoditas Jagung
Kutai Timur – Dalam upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Polres Kutai Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengembangan komoditas jagung bersama sejumlah perusahaan sawit dan tambang di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Senin (6/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Kutim ini dihadiri langsung oleh Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, PJU Polres Kutim, perwakilan perusahaan perkebunan dan pertambangan, serta para Bhabinkamtibmas yang mendampingi kelompok tani binaan di lapangan.
Dalam sambutannya, AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang perlu didukung semua pihak.
Polri, kata dia, tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
“Polres Kutim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mengembangkan potensi jagung di wilayah Kutai Timur. Kami ingin masyarakat petani bisa mandiri dan hasil panennya terserap optimal,” ujar Kapolres.
Dalam kesempatan itu juga, Kapolres berharap semua perusahaan yang ada di Kutai Timur dapat mendukung program asta cita presiden tentang ketahanan pangan Jagung.
Fauzan mengatakan, untuk perusahaan sawit bisa menerapkan sistem tumpang sari, sedangkan untuk bekas tambang bisa dimanfaatkan lahannya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Polres Kutim itu mengajak seluruh perusahaan untuk bersama-sama mengevaluasi luas lahan penanaman jagung serta hasil panennya.
Perwakilan perusahaan sawit dan tambang menyambut baik langkah Polres Kutim ini dan menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan melalui bantuan bibit, lahan, hingga pendampingan teknis pertanian.
Sinergi ini diharapkan dapat memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas jagung lokal.
Melalui rapat ini, Polres Kutim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Harapannya, hasil dari program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi masyarakat. (*)
