Belajar dari Kukar, Pemprov Kaltim Siapkan Model Khusus untuk Percepatan Penanganan Stunting

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan model khusus untuk percepatan penanganan stunting yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota di seluruh wilayah. Strategi ini diambil setelah melihat keberhasilan Kutai Kartanegara (Kukar) yang konsisten menurunkan angka stunting.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/9/2025).

“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh yang berhasil konsisten menurunkan angka stunting. Strategi mereka bisa menjadi acuan kita untuk menyiapkan model yang diperuntukkan sebagai inovasi percepatan penurunan stunting,” tegas Sri Wahyuni.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran penanganan stunting tepat sasaran. Sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belanja stunting kini memiliki kode rekening khusus dalam APBD dan terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas. Perlu ada model penanganan yang terukur agar setiap kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” tambahnya.

Sekda Kaltim menjelaskan bahwa setiap enam bulan, Gubernur harus melaporkan progres penanganan stunting ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, model yang disusun harus konkret dan memberikan hasil nyata.

Perwakilan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Nur Rizki, turut menekankan pentingnya basis data yang akurat dalam program stunting. Ia menyebut dua data utama yang bisa menjadi pijakan, yaitu Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

“Kedua data ini saling melengkapi. Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, melaporkan bahwa angka stunting Kaltim saat ini berada di angka 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari angka sebelumnya.

“Target minimal kita berada di angka 18,8 persen sesuai angka nasional,” ujar Jaya. Ia juga menyoroti pentingnya memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, bukan hanya untuk anak sekolah.

“Mencegah jauh lebih mudah dibandingkan mengintervensi,” tegasnya. (*)