Dishub Kutim Bakal Prioritaskan Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan dan Peningkatan Fasilitas Bandara

SANGATTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempatkan dua agenda strategis sebagai prioritas utama. Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, menegaskan bahwa pihaknya fokus pada percepatan operasional Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan dan peningkatan fasilitas Bandara Tanjung Bara. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara di wilayah tersebut.

“Sesuai arahan Bupati, kami memprioritaskan agar Pelabuhan Kenyamukan segera beroperasi dan fasilitas bandara ditingkatkan agar bisa melayani penerbangan komersial dengan pesawat minimal jenis ATR,” ujar Poniso di Sangatta, Rabu (27/8/2025).

Poniso menjelaskan, sebagai simpul logistik, Pelabuhan Sangatta Kenyamukan diharapkan bisa beroperasi paling lambat tahun 2027. Menurutnya, keberadaan pelabuhan ini sangat vital untuk menopang perdagangan dan menggerakkan industri di Kutim. Namun, ia menekankan bahwa target ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

“Tanpa dukungan anggaran yang memadai, proyek ini sulit mencapai target. Kami berharap DPRD dapat melihat urgensi pelabuhan ini sebagai kepentingan strategis daerah,” tambahnya.

Saat ini, Dishub Kutim sedang menyiapkan konsolidasi teknis, mulai dari pematangan administrasi hingga pembangunan fisik. Mereka juga akan berkoordinasi dengan PT Pelindo dan otoritas kesyahbandaran untuk memastikan semua proses berjalan sesuai Rencana Induk Pelabuhan.

Di sektor udara, Poniso menyatakan pihaknya menargetkan perpanjangan runway dan penambahan slot penerbangan komersial di Bandara Tanjung Bara. Ia menyebut, dukungan dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pengelola bandara sangat penting untuk memungkinkan masuknya pesawat jenis ATR secara reguler.

“Kerja sama dengan KPC dan otoritas penerbangan sipil sangat kami harapkan untuk memastikan pengembangan bandara ini berjalan lancar, karena akan berdampak langsung terhadap akses transportasi masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, Poniso mengajak seluruh masyarakat Kutim untuk mendukung dan mengawasi upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur. Menurutnya, pelabuhan dan bandara adalah aset milik bersama yang harus dijaga untuk mewujudkan kemajuan daerah. (*)