Bukan Hanya Soal Teknologi, Transformasi Digital Pemerintah Dorong Perubahan Budaya
Samarinda – Transformasi digital pemerintah ditegaskan bukan hanya soal mengembangkan aplikasi canggih, melainkan sebuah perubahan menyeluruh yang berpusat pada perbaikan budaya, regulasi, dan kelembagaan. Langkah ini diambil demi menciptakan pelayanan publik yang optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, saat menghadiri acara Koordinasi Penerapan Transformasi Digital di Pemerintah Provinsi Kaltim, di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis (28/8/2025).
Averrouce menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Presiden telah menetapkan lima program prioritas untuk rakyat, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat (PR),” ujarnya.
Untuk mendukung program-program prioritas tersebut, pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor menjadi keharusan. Digitalisasi pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses birokrasi, dan membuat layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Averrouce mengakui bahwa implementasi transformasi digital sering menghadapi tantangan, terutama masalah teknis pada aplikasi. Namun, ia menekankan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin menciptakan pemerintahan digital yang responsif dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Averrouce.
Ke depannya, lanjut Averrouce, dorongan untuk transformasi digital akan terus dilakukan. Harapannya, hal ini dapat menggeser paradigma birokrasi, dari yang sebelumnya kaku menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
