BPS Kutim Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026 dan Survei Rutin untuk Pembangunan Daerah
Sangatta,– Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur (Kutim) akan melaksanakan Sensus Ekonomi pada tahun 2026. Selain sensus berskala besar ini, BPS Kutim juga secara konsisten menyelenggarakan berbagai survei rutin. Survei-survei ini penting untuk mengumpulkan data makro yang krusial bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
BPS Kutim beroperasi dengan enam seksi utama, masing-masing dengan fokus dan program survei spesifik: Statistik Produksi, Statistik Sosial, Statistik Distribusi, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, serta Pejabat Fungsional Statistisi/Koordinator Statistik Kecamatan.
Ayufi, Fungsional Ahli Statistisi Pertama Bidang Pelayanan BPS Kutim, menjelaskan salah satu program penting dari tim Statistik Produksi, yaitu Survei Ubinan. “Survei Ubinan itu untuk melihat tingkat produktivitas hasil tanaman petani, biasanya itu tanaman pangan, bisa jagung, padi, dan palawija, itu contohnya,” jelasnya belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa tim dari fungsi distribusi bertanggung jawab atas Survei Harga, sementara tim fungsi sosial berfokus pada survei yang menghasilkan data vital terkait tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. “Jadi banyak sekali surveinya,” tambah Ayufi.
Ayufi mengungkapkan bahwa BPS memahami sepenuhnya tantangan yang sering dihadapi petugas di lapangan, termasuk potensi penolakan dari masyarakat. Untuk memastikan kelancaran dan validitas data, BPS menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Setiap mitra atau petugas pendata yang diterjunkan ke lapangan telah melalui pelatihan intensif dan dibekali surat tugas resmi serta ID card.
“Masyarakat berhak menolak jika tidak ada surat tugas atau ID card karena SOP standar kami untuk memastikan petugas benar-benar kompeten dan resmi dari BPS,” tegas Ayufi.
Ayufi juga menyoroti pentingnya kejujuran responden dalam memberikan data. Ia mengakui bahwa terkadang ada masyarakat yang memberikan jawaban tidak sesuai kondisi sebenarnya, seperti mengecilkan pendapatan atau membesarkan pengeluaran. Hal ini seringkali terjadi karena kecenderungan berharap mendapatkan bantuan sosial.
Ayufi sangat berharap agar masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dan jujur dari masyarakat adalah kunci demi terwujudnya pembangunan Kutim yang lebih baik dan tepat sasaran.
“Jadi harapannya, tolong berikan jawaban sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan kondisi yang ada. Agar pemerintah ini juga bisa mengambil kebijakan sesuai dengan data yang ada. Biasanya kalau misal dilakukan pendataan, kecenderungan masyarakat itu pasti merujuk kepada bantuan. Maka dari itu kebanyakan masyarakat memberikan jawabannya kalau berhubungan dengan pendapatan itu dikecil-kecilkan, tapi kalau untuk pengeluaran cenderung dibesarkan,” pungkasnya. (K/*)
