Tanggapi Fraksi PKS, Pemkab Kutim Prioritaskan SDM Berkualitas dan Infrastruktur Merata dalam RPJMD

Sangatta,– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan tanggapan resminya atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Rapat Paripurna ke-XLVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kutim dan dihadiri oleh 25 Anggota DPRD.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, hadir secara langsung untuk menyampaikan tanggapan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi merespons berbagai masukan dan sorotan dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satu poin penting yang disoroti adalah tanggapan terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mahyunadi menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS atas dukungan dan komitmennya dalam mengawal jalannya RPJMD 2025-2029. Terkait masukan mengenai pemerataan daya saing daerah dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, pemerintah mengapresiasi pentingnya peningkatan kualitas SDM.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program unggulan SDM tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja serta potensi lokal,” ujar Wakil Bupati Mahyunadi.

Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan akan diintegrasikan secara sinergis melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), inkubasi wirausaha, dan kemitraan dengan dunia usaha.

“Seluruh program akan dilengkapi dengan indikator kinerja terukur dan analisis pasar kerja rutin untuk menjamin kesesuaian kompetensi,” kata mahyunadi

Dalam rangka transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, Pemkab Kutim sepakat bahwa strategi pembangunan ekonomi akan diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga akan didukung melalui pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, serta kemitraan dengan swasta.

“Penataan tata ruang dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis juga menjadi bagian integral dari strategi ini,” terangnya

Pemerintah juga mengapresiasi dorongan Fraksi PKS terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, tangguh, dan berintegritas. Komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, terutama alokasi anggaran dan pelaksanaan program melalui platform digital, menjadi prioritas.

“Transformasi digital akan terus dikembangkan untuk menyederhanakan layanan publik dan mempercepat proses birokrasi. Mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, termasuk Musrenbang dan forum konsultasi publik, akan diperkuat,” ujarnya

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan digital, Pemkab Kutim menyambut baik masukan tersebut. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta infrastruktur digital hingga ke wilayah terpencil. Penyediaan akses internet merata dan terjangkau menjadi prioritas untuk mendukung transformasi digital masyarakat dan pemerintahan desa.

Selain itu, perhatian Fraksi PKS terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan juga diapresiasi. Pemerintah berkomitmen menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, khususnya menghadapi dampak dari sektor pertambangan dan perkebunan.

“Program mitigasi lingkungan akan diperkuat, termasuk rehabilitasi lahan, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kapasitas pengawasan hukum lingkungan. Penerapan praktik ekonomi hijau juga akan didorong,” ucapnya

Program Unggulan dan Implementasi RPJMD

Terkait program unggulan prioritas yang dirangkum dalam tiga fokus utama: Desa Hebat, Kota Hebat, dan Kutai Timur Hebat, pemerintah menyadari pentingnya skala prioritas yang jelas dan terukur. Penyusunan program akan diarahkan agar saling bersinergi dan menghindari tumpang tindih. Evaluasi periodik akan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan dampak setiap program.

Terakhir, Pemkab Kutim sependapat bahwa RPJMD adalah panduan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, termasuk dalam pelaksanaan APBD. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kedisiplinan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program agar tepat waktu dan tepat sasaran. Mekanisme pengawasan dan evaluasi akan diperkuat melalui sistem monitoring progres fisik dan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Fraksi PKS untuk terlibat aktif dalam pembahasan Raperda RPJMD sebagai bagian dari Panitia Khusus (Pansus). “Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai sangat penting untuk memastikan setiap program dan kebijakan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, demi mewujudkan RPJMD yang berkualitas dan implementatif.” Pungkasnya (*)