Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses harus benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini ia sampaikan saat melakukan reses di Kecamatan Sangatta Utara.
“Jangan sampai ketika kami membuat usulan aspirasi itu yang sukses hanya tim sukses saja. Tapi yang ditulis itu harus bagaimana usulan itu yang betul-betul yang dibutuhkan masyarakat.” ujar Pandi, Senin (17/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyinggung permasalahan infrastruktur yang menjadi perhatian utama warga, khususnya terkait pembangunan jalan dan perbaikan lingkungan permukiman. Menurutnya, masyarakat harus menyampaikan usulan yang sesuai prioritas agar bisa direalisasikan dengan optimal.
“Saya berkomitmen untuk bisa men-support dan mohon dukungan dalam membantu program-program pemerintah. Tapi tentu usulan yang diajukan juga harus bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Pandi juga menyoroti permasalahan sampah di Sangatta Utara. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah harus serius dalam menangani persoalan ini, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap harinya.
“Saya akan coba komunikasi dengan dinas lingkungan hidup untuk serius soal sampah ini. Salah satunya dengan menambah armada dan tenaga kerja agar sampah tidak menumpuk lebih dari tiga atau empat hari. Kebetulan saya juga di komisi C, jadi di komisi saya itu membawahi langsung juga di lingkungan hidup,” jelasnya.
Di bidang pembangunan, Pandi juga menyinggung pentingnya pemerataan infrastruktur di pemukiman baru agar masyarakat yang pindah ke wilayah tersebut tetap mendapatkan fasilitas dasar.
“Bicara soal pemerataan kemungkinannya, kita mendukung. Kita berharap nanti pemerintah bisa hadir untuk memberikan fasilitas dasar seperti jalan dan lain-lainnya
“Saya mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah mau pindah ke wilayah baru, meskipun fasilitas pendukungnya masih terbatas. Pemerintah harus hadir duluan untuk memberikan fasilitas dasar seperti jalan,” katanya.
Tak hanya infrastruktur dan lingkungan, ia juga menyoroti pentingnya penataan lalu lintas di Jalan Hj. Masdar, yang menurutnya memiliki potensi menjadi jalan protokol di masa depan.
“Kalau saya sih berharapnya, jalan Hj. Masdar ini jadi jalan protokol pengurai macet juga ke depannya. Jadi ini kan jalannya juga besar, ini juga menjadi salah satu jalan utama. Jadi fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas tentu akan kita harus lengkapi supaya jangan sampai banyak memakan korban soal kecelakaan lalu lintas,” tutupnya.(Kiya/*)
