SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaiman, mengakui adanya perbaikan infrastruktur sekolah di Kabupaten Kutai Timur dalam dua tahun terakhir. Dengan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan sekolah, terutama di daerah pedalaman yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.
“Dalam dua tahun belakangan ini ada perbaikan sekolah. Itu kelihatan. Tapi karena memang sebelumnya banyak rusaknya, banyak bolong, makanya masih ada yang belum selesai sampai sekarang, tapi memang itu berproses. Jadi memang ada perbaikan, tapi masih banyak yang rusak yang perlu diperbaiki ke depan,” jelas Akhmad Sulaiman kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Meskipun demikian, Akhmad Sulaiman menekankan bahwa proses perbaikan sekolah masih terus berlanjut. Mengingat banyaknya sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan, dibutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit untuk menyelesaikan seluruh perbaikan.
Dengan APBD Kutim yang besar, Akhmad Sulaiman berharap ke depan semua sekolah dapat dibangun dengan konstruksi permanen atau beton. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan bangunan sekolah, serta menciptakan kesetaraan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan di pedalaman.
“Daripada menghabiskan dana untuk bimtek melulu, lebih baik digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat,” ujarnya.
Selain itu, Akhmad Sulaiman juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Ia mengusulkan agar dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum bagi pemberian bantuan kepada sekolah swasta, termasuk pembangunan gedung dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Kalau daerah lain bisa bantu sekolah swasta dengan Perda, saya yakin Kutim juga bisa,” tegasnya.
Karena itu, Akhmad Sulaiman optimis bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai dan regulasi yang tepat, seluruh sekolah di Kutim, baik negeri maupun swasta, dapat memiliki infrastruktur yang layak dan berkualitas, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. (*/ADV)
