Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi atas masukan konstruktif dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) terkait percepatan tahapan penyampaian Rancangan APBD 2025. Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, dalam rapat Paripurna Ke -XXI Masa sidang ke satu tahun sidang 2024/2025 Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, Senin (25/11/2024).
“Kami mengapresiasi masukan dari Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan tahapan penyampaian RAPBD agar tidak tergesa-gesa dengan batas waktu pengesahan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait antisipasi kendala teknis pada aplikasi SIPD-RI,” ujar Sudirman.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penggalian potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Masukan untuk lebih maksimal dalam menggali potensi daerah akan kami tindaklanjuti. Potensi seperti perluasan pajak daerah dari izin usaha atau retribusi akan dioptimalkan,” tegas Sudirman Latif.
Terkait pengelolaan belanja daerah, pemerintah memastikan akan serius menindaklanjuti saran dari PKS. “Kami akan memaksimalkan belanja operasi untuk memastikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ke depan, evaluasi belanja daerah, baik belanja modal maupun operasional, akan dilakukan agar lebih proporsional,” tambahnya.
Sudirman juga menyoroti pentingnya pengelolaan pembiayaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). “Pemerintah sepakat bahwa pembiayaan daerah kepada BUMD harus berorientasi pada pengembalian maksimal bagi pemerintah. Tata kelola dan monitoring BUMD akan terus ditingkatkan,” ungkap Sudirman.
Sebagai penutup, Sudirman menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat. “APBD akan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar masyarakat bisa menikmati pelayanan dasar yang maksimal, infrastruktur pendukung perekonomian daerah, dan program nyata lainnya,” pungkasnya.(Adv/Kiya)
