SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif, saat menanggapi pandangan umum Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Senin (25/11/2024). Rapat dipimpin Ketua DPRD Jimmi ST, didampingi Wakil Ketua Sayid Anjas dan Prayunita Utami.
“Pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber PAD untuk menghindari risiko ketergantungan pada dana transfer pusat yang fluktuatif,” ujar Sudirman Latif di ruang rapat utama Kantor DPRD Kutim.
Selain itu, pemerintah juga akan menindaklanjuti catatan Fraksi GAP terkait sisi pendapatan dan belanja daerah. Pada sisi belanja, pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah akan selalu transparan dan efisien dalam mengelola anggaran. Belanja tidak terduga dan belanja transfer akan menganut sistem fleksibilitas dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sudirman Latif menegaskan bahwa pemerintah daerah setuju bahwa anggaran adalah hak rakyat Kutai Timur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan, melakukan efisiensi belanja, menjaga transparansi dalam pengelolaan, dan memperkuat kemandirian fiskal agar masyarakat hingga pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata.
Sebelumnya, Fraksi GAP dalam pandangan umumnya menyatakan komitmen untuk memastikan setiap pembahasan anggaran benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
“Kami bersikap kritis terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mulyana saat membacakan pandangan umum Fraksi GAP. (*/ADV)
