SANGATTA – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan perhatian serius terhadap mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar berjalan maksimal. Hal ini disampaikan agar seluruh informasi dan data yang diperoleh DPRD dari setiap reses dapat terekam dengan baik.
Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah daerah sesuai fungsinya dalam mengintegrasikan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program daerah.
Permintaan ini disampaikan juru bicara Fraksi PIR, dr. Novel Tyty Paembonan, dalam rapat paripurna DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST, dan Wakil Ketua, Prayunita Utamai Amd. Rapat yang dihadiri Asisten Pemkesra, Poniso Suryo Renggono, ini digelar dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kutim tahun 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PIR menguraikan, dari nota penjelasan yang disampaikan pemerintah memberikan gambaran sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun 2025 diestimasi Rp11,1 triliun, dengan sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp358 miliar lebih, pendapatan transfer Rp10,2 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp547 miliar.
Sementara belanja sebesar Rp11,1 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,6 triliun belanja modal Rp4,3 triliun belanja tak terduga Rp20 miliar belanja transfer Rp1,9 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah Rp 0, sementara pengeluaran pembiayaan daerah Rp15 miliar.
Melihat data APBD tersebut, PIR mengatakan apresiasi pada pemerintah dalam menyusun nota tentang APBD 2025, seperti telah disampaikan pada DPRD. Diharapkan, dengan koordinasi yang baik, kiranya dapat segera dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR sesuai dengan undang-undang.
PIR mengatakan performa APBD Kutai Timur semakin membaik, karena itu mereka meminta pemerintah untuk menyusun langkah yang konkret dan strategis dan efektif baik dalam menyusun pembahasan APBD 2005 mau maupun dalam pelaksanaan 2025. (*/ADV)
