Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memfokuskan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Noviari Noor, usai Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan daerah di Sangatta pada hari Senin (5/8/2024).
“Kami perlu berkerja sama dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Di tahun 2024 ini, kami targetkan 0 persen,” tegas Noviari Noor.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kutim pada pertengahan tahun 2024 telah mencapai 0,3 persen. Dengan adanya rakor ini, pihaknya berharap target tersebut dapat tercapai pada bulan Desember mendatang.
Bappeda Kutim bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans), Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim, serta pihak swasta untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem tersebut. Noviari menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat untuk memastikan akurasi angka kemiskinan ekstrem di lapangan.
“Validasi dan verifikasi data itu penting, bisa jadi yang dikatakan miskin itu tidak miskin. Mulai awal tahun telah dijalankan oleh Dinsos Kutim,” ujarnya.
Noviari juga menyebutkan bahwa hasil rakor ini akan dilaporkan ke tingkat provinsi untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kutim, Budi Mulia, mengungkapkan bahwa dua kecamatan di Kutim, yakni Muara Ancalong dan Muara Bengkal, memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi.
“Yang terbanyak berada di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal ,” jelas Budi Mulia. Pihak Dinsos Kutim berencana untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendata secara akurat jumlah masyarakat ekstrem.(Kia)
