DPRD Kutim Gelar Rapat Banggar Bahas KUA/PPAS APBD 2025

Kaltim, Parlementaria1428 Dilihat

 

Sangatta, KabarEtam – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (22/7/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD Kutim, Joni didampingi anggota Banggar DPRD Kutim lainnya, serta diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut, Banggar DPRD Kutim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim melakukan pembahasan mendalam terhadap KUA dan PPAS APBD 2025. Pembahasan tersebut meliputi visi, misi, dan strategi pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan, serta perkiraan pendapatan dan belanja daerah.

Ditemui usai, Rapat banggar Ketua DPRD Kutim Joni S.Sos, menyampaikan bahwa dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang mencapai Rp 8,9 Triliun

“rapat tersebut masih pada tahap awal pembahasan, fokus pada sumber pendapatan yang akan dialokasikan. Kami telah membahas rincian pendapatan yang akan tersedia untuk tahun 2025, namun ini masih tahap awal. Kami belum masuk ke pembahasan detail alokasi belanja,” kata Joni kepada media ini

Menurutnya, rapat hari ini lebih berfokus pada memastikan sumber-sumber pendapatan yang jelas sebelum memulai pembahasan anggaran yang lebih mendalam.

“Pembahasan terkait alokasi pengeluaran masih harus menunggu sampai semua sumber pendapatan terkonfirmasi dengan jelas. Setelah itu baru kami akan memulai diskusi lebih mendalam mengenai belanja daerah,” tambahnya.

Karena itu, pihaknya berencana akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas pengalokasian pendapatan tersebut ke dalam belanja daerah dengan lebih mendetail.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana yang telah disusun oleh pemerintah, dan mengidentifikasi prioritas belanja yang akan disetujui dalam rapat lanjutan mendatang. Namun, saat ini masih perlu menunggu kelengkapan informasi lebih lanjut,” jelas Joni.(Kiy*/ADV)

Berita Terbaru