Sangatta – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan, menyoroti lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutim. Menurutnya banyak program kesejahteraan yang belum maksimal terealisasi, meskipun anggaran yang tersedia cukup besar.
Kepada sejumlah awak media, Yan menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah penyerapan anggaran yang lambat.
“Dana ada, tapi tidak di gunakan secara optimal . Banyak Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang menumpuk, tapi Ini tentu sangat disayangkan karena menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yan kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Yan mencontohkan sejumlah permasalahan di lapangan, seperti jalan rusak yang menghambat akses masyarakat ke kebun sawit, dan lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini bukan masalah penganggaran, tapi masalah penyerapan. Dananya sudah masuk di OPD tapi tidak dipakai,” tegas Yan.
Lebih lanjut, Yan menyampaikan bahwa selain kurangnya kuantitas, kualitas SDM juga menjadi sorotan. Banyak program yang tertunda karena kurangnya kapasitas personel dalam mengelola anggaran yang besar.
“Ini terlihat jelas ketika anggaran besar muncul pada perubahan anggaran. Pegawai kewalahan dan program menjadi tidak berjalan maksimal,” tambah Yan.
Kondisi ini diperparah dengan pola perencanaan program yang kurang efektif. “Seringkali, pada awal tahun program belum berjalan maksimal, namun di pertengahan tahun anggaran besar justru datang lagi. Ini terjadi berulang kali pada tahun 2022 dan terjadi lagi 2023,” ungkap Yan (Kiy*/ADV)
