Ada Utang Ratusan Miliar, Meski Silpa Kutim Capai Rp1,7 Triliun

Kaltim, Parlementaria1123 Dilihat

Sangatta, – Meskipun memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) senilai Rp1,7 triliun untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) ternyata masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim, David Rante, kepada awak media baru-baru ini.

“Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2023, terdapat utang yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Kutim secara akumulasi dari tahun 2022 hingga 2023, senilai Rp183 miliar. Utang ini berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUPR, Perkim, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah,” Ungkap David Rante

David Rante menegaskan bahwa utang ini merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemkab Kutim. Pasalnya, sebagian besar utang tersebut berasal dari kegiatan yang telah diselesaikan oleh pihak kontraktor dan telah melalui proses review (peninjauan) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena itu diakui pemerintah sebagai hutang, ya harus dibayar. Dan kami di DPRD meminta agar segera dibayar, karena anggaran kita juga ada. Hutang ini juga sudah masuk dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membayarnya,” jelas David.

Diakuinya, Pansus DPRD Kutim telah melakukan rapat dengan pihak Pemkab Kutim yang diwakili oleh Bappeda, BPKAD, dan Bapenda untuk memastikan realisasi anggaran tahun 2023. Dari hasil rapat tersebut, diketahui bahwa secara akumulasi total Silpa APBD tahun 2023 mencapai Rp1,7 triliun, dengan pendapatan senilai Rp8,597 triliun dan belanja senilai Rp8,357 triliun. (*/ADV)

Berita Terbaru