Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki anggaran yang cukup besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Hal ini mendorong Wakil Ketua 1 DPRD Kutim, Asti Mazar, untuk meminta pemerintah daerah bisa mempercepat pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur dasar yang telah lama dinanti masyaraka, khususnya di wilayah pedalaman.
Meskipun memiliki anggaran besar, Asti melihat Pemkab Kutim masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar terkait dengan lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola anggaran. Hal ini terlihat dari lambatnya penyerapan anggaran oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Perkim dan PUPR, dengan alasan kekurangan personel dan kualifikasi SDM yang mumpuni.
“Terkait kekurangan SDM, ini menjadi PR besar bagi Pemkab. Jangan jadikan ini alasan untuk tidak maksimal bekerja, apalagi dengan anggaran besar yang dimiliki saat ini,” tegas Asti saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini
Lebih lanjut, Asti mempertanyakan apakah keterbatasan SDM akan terus menjadi alasan OPD tidak maksimal dalam menyerap anggaran. Ia mengingatkan bahwa hal serupa terjadi pada tahun sebelumnya dan tidak boleh terulang kembali di tahun ini.
Selain lambatnya penyerapan anggaran, Asti juga menyoroti tingginya Silpa (Sisa Anggaran Tahun Lalu) di Kutim. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab belum mampu memanfaatkan anggaran secara maksimal.
“APBD naik, tapi Silpa juga naik. Ini menunjukkan bahwa Pemkab belum mampu mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” ungkap Asti.
Menurut Asti, tingginya Silpa dan lambatnya penyerapan anggaran merupakan hambatan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kutim. Ia meminta Pemkab Kutim untuk segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.
“Pemkab harus segera membenahi sistem pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas SDM di OPD terkait. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang ada agar lebih efektif dan efisien,” ujar Asti. (K/ADV)
