Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa di Kutim Perlu Diperkuat Lewat Bimtek dan Pelatihan

Sangatta, – Kurangnya pelatihan formal yang diperoleh kelembagaan desa di Kabupaten Kutai Timur, dikhawatirkan akan menghambat peningkatan kapasitas lembaga di Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Peberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMDes Kutim, Muhammad Rusdy saat ditemui di Ruang kerjanya, Kamis (6/6/2024)

“Kelembagaan desa ini memang perlu pelatihan, karena mereka mitra bagi Kepala Desa. Mereka membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas. Ini seperti OPD di Kabupaten. Kalau di desa, Lembaga ini,” kata Rusdy.

Menurutnya, kelembagaan desa memiliki peran penting dalam membantu kepala desa mencapai tujuan pembangunan desa. Namun, minimnya pelatihan resmi dari Dinas menghambat mereka dalam meningkatkan kapasitas dan kinerjanya.

“Mereka ini seperti OPD di Kabupaten. Kalau di desa, Lembaga ini,” ujar Rusdy, menekankan pentingnya peran kelembagaan desa.

Rusdy menjelaskan, kelembagaan desa di Kutim terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). LKD sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, RT, dan Karang Taruna.

“Masing-masing kelembagaan desa ini memiliki peran dan fungsinya sendiri yang penting dalam pembangunan desa,” jelas Rusdy.

Kendala Anggaran dan Solusi Harapan

Rusdy mengungkapkan, minimnya pelatihan formal disebabkan oleh keterbatasan anggaran di Dinas, khususnya di Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat. Hal ini membuat banyak desa yang melakukan pelatihan secara mandiri menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

“ADD ini kan cukup besar. Karena itu, kelembagaan di desa, pada umumnya melakukan pelatihan sendiri, menggunkan ADD,” jelasnya.

Meskipun banyak desa yang melakukan pelatihan mandiri, Rusdy tetap menyayangkan minimnya pelatihan resmi dari Dinas. Menurutnya, pelatihan resmi dapat memberikan materi yang lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menjalankan tugasnya.

“Kami berharap di APBD Perubahan ini ada anggaran untuk melakukan Bimtek bagi mereka. Dulu, tidak pernah ada Bimtek. Kalau  RT yang jumlahnya 1650, memang sulit, kalau dilaksanakan akan lama,” terangnya. (*/ADV)

Berita Terbaru