Sangatta, – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman menegaskan bahwa DPRD terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program-program agar serapan anggaran dapat maksimal. Hal ini dilakukan untuk menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang besar seperti tahun lalu, yang mencapai Rp2 triliun lebih.
“Sejak awal, kami terus mendesak pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program mereka agar serapan anggaran bisa maksimal. Bahkan, kami minta Silpa seminimal mungkin, tidak seperti tahun lalu,” ujar Faizal.
Berdasarkan hasil Radalog yang dilakukan pemerintah di Samarinda beberapa hari lalu, realisasi anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rata-rata sekitar 12 persen. Hal ini dinilai sangat terlambat, sehingga DPRD meminta agar pemerintah segera mempercepat pekerjaan di masing-masing SKPD.
“Kami harap pembangunan bisa dilakukan secepatnya, sehingga hasilnya juga bisa secepatnya dirasakan masyarakat,” kata Faizal.
DPRD akan memantau serapan anggaran di masing-masing SKPD melalui laporan semester pertama yang akan dilakukan pemerintah. Laporan ini akan menjadi dasar untuk pembahasan APBD Perubahan.
“Ini baru bulan Mei, jadi sejak bulan ini kami akan terus memantau serapan anggaran. Harapannya masih bisa maksimal, karena bulan Mei ini masih awal, dan progres bisa lebih cepat di akhir bulan hingga Juni,” jelas Faizal.
Faizal mengakui bahwa kendala SIPD mungkin menjadi salah satu faktor keterlambatan realisasi anggaran. Namun, ia menekankan bahwa SIPD sudah diterapkan sejak tahun lalu, sehingga masa percobaan dan pelatihan seharusnya sudah selesai.
“Tahun ini seharusnya sudah pemantapan dalam hal SIPD ini. Dengan terisinya semua pimpinan OPD, ketertinggalan bisa dikerjar,” harapnya.
DPRD Kutim berharap dengan upaya-upaya ini, Silpa dapat ditekan seminimal mungkin dan program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. (*/ADV)
