Pansus DPRD Kutim Soroti Tinggi SILPA Anggaran Perjalanan Dinas OPD

Kaltim, Parlementaria1383 Dilihat

Sangatta, – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur (Kutim) Hepnie Armansyah menyoroti tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan hasil kerja Pansus LKPJ Bupati Kutim 2023 pada rapat paripurna ke-23 masa sidang III 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Kutim, Selasa (14/05/2024) lalu.

Karena itu, hepnie menyarankan Pemkab, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh perangkat daerah. “Kami menyarankan Pemkab meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak meninggalkan SILPA agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal,” Kata Hepnie.

Tak hanya itu, menurut Hepnie pihaknya secara khusus menyoroti hal ini karena selama dua tahun terakhir anggaran perjalanan dinas di OPD terus mengalami SILPA yang sangat besar. “Secara khusus, Pak Bupati, kami soroti karena dua tahun terakhir ini setiap SKPD SILPA untuk perjalanan dinasnya besar,” Kata hepnie kepada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang hadir dalam Rapat paripurna.

Menanggapi rekomendasi Pansus, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas sudah diprogramkan oleh OPD. Namun, ada kalanya ada keperluan mendadak yang tidak terduga dalam program tersebut.

“Terkait yang normatif itu sudah diprogramkan. Nah, kita juga perlu menyiapkan undangan mendadak ini. Kita tidak tahu kapan presiden, kementerian, dan gubernur mengundang, kapan pertemuan A atau B terjadi. Dan itu tidak tertera dalam program normatif OPD,” Kata Ardiansyah Sulaiman kepada sejumlah awak media

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meskipun undangan dadakan tersebut tidak masuk dalam program dinas, dinas tetap menyiapkan anggarannya. Namun, anggaran yang telah disiapkan tersebut tidak terpakai karena tidak adanya kegiatan, sehingga terjadi SILPA di OPD.

“Karena anggaran untuk agenda dadakan tidak ada, maka anggarannya kembali ke kas daerah dan menjadi SILPA. Inilah menjadi pertanggungjawaban kita,” pungkasnya. (*/ADV)

Berita Terbaru