Respon Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Sebut Komitmen Lindungi Segenap Masyarakat Kutim

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan tanggapan terhadap pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan terkait dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta ketertiban umum.

Dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang II tahun 2023-2024 Selasa (15/5/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh 21 anggota DPRD Kutim dari berbagai fraksi. Menyikapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan  Asisten 1 Sekkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, menyampaikan jika pihaknya menyampaikan  terima  kasih   atas   dukungan  dan  apresiasi  dari  Fraksi PDl  Perjuangan  terhadap  usulan  2  (dua)  Rancangan  Perda  dari  Pemerintah Daerah.

“Pemerintah     Daerah   berkomitmen     untuk     melindungi    segenap masyarakat  Kutai  Timur  dari  potensi  bahaya  kebakaran   serta  menciptakan  lingkungan  yang  aman,  nyaman  dan  tertib,” Kata Poniso Renggono

Terkait  peningkatan   lnfrastruktur  dan  sumber  daya     manusia  yang kompeten  dalam    bidang pemadam  kebakaran  dan  penyelamatan, pemerintah telah merumuskannya dalam rancangan  peraturan daerah yaitu dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan  bahaya  kebakaran   dan  penyelamatan.

“serta alat  pelindung diri  yang  sesuai  dengan standar serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pencepatan  dan  penangвulangan  bahaya kebakaran dan penyelamatan,”Ucapnya

Terkait   sosialisasi   dan   edukasli   bahaya   kebakaran,   Pemerintah   Daerah berkomitmen  memberikan   sosialisasi,   simulasi,  pengetahuan,  penjelasan  dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam penccgahan dan penanggulangan  bahaya kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Terkait   koordinasi    dan   kolaborasi   dengan    pihak    terkait    dalam penanggulangan  kebakaran   dan penyelamatan,   Pemerintah   daerah   akan melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  serta  mengoptimalkan  pelayanan kepada     masyarakat    dan    dunia    usaha    dalam      hal  pencegahan      dan  penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan,” Terangnya

Lebih Lanjut, Kata Poniso terkait  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Ketertiban  Umum  dan Ketenteraman  Masyarakat,  Pemerintah  Daerah  berkomitmen  untuk  tetap menjaga   hak-hak    masyarakat    sesuai   ketentuan    peraturan    perundang- undangan.

“Bahwa    dalam    pelaksanaan    pembahasan  Rancangan  Peraturan    Daerah tentang  Keteritban  Umum  dan  Ketenteraman  Masyarakat  akan dilakukan  Konsultasi  Publik  hal  ini  dilakukan  dalam  hal  menjamin  hak  partisipasi masyarakat  dalam   penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme control,” Pungkasnya (*/ADV)