Fraksi PDI Perjuangan Dorong Raperda Ketertiban Umum Dirumuskan Secara Spesifik dan Jelas

Kaltim, Parlementaria1050 Dilihat

Sangatta – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur meminta sebelum merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah Daerah harus melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan ahli HAM. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan katertiban, tetapi juga hak-hak individu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Faizal Rachman saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang II tahun 2023-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Senin (14/5/2024).

Karena itu, menurut Faizal Rachman Fraksi PDI Perjuangan mendorong perda ketertiban Umum ini harus dirumusnkan dengan jelas den spesifik, menghindari aturan yang bersifat umum dan terlalu luas yang dapat disalahgunakan. “Pengaturan yang diterapkan harus proponsional, tidak memberatkan dan membatasi kebebasan lebih dari yang diperlukan untuk menjaga ketertiban,” ucapnya

Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Aparat penegak hakun agar perlu dilatih mengunzi standar HAM dan kebebasan berekspresi. “Mereka harus pahan bagaimana menangani aksi massa dan situasi yang melibatkan hak untuk menyampaikan pendapat tanpa melakukan tindakan represif yang berlebihan,” Imbuhnya

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan evaluasi berkala terhadap rancangan perda Ketertiban Umum yang telah diusulkan dan harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi tersebut. “Jika ditemukan bahwa rancangan perda cenderung membatasi HAM, maka perlu dilakukan revisi,” terangnya

Selanjutnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum, Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa ketertiban umum tidak hanya menjadi tanggung jawah pomerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. “Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban di seluruh wilayah yang ada di Kabupatım Kutai Timur,” pintanya

Terakhir Fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan bahwa hanya dengan memastikan bahwa Ranperda Ketertiban Umum dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berpendapat, pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak-hak warga.

“Kami yakin bahwa dengan adanya peraturan yang jelas dan menjamin hak-hak warga, Kutai Timur akan menjadi daerah yang lebih aman, tertib, dan sejahtera,” Tutupnya (*/ADV)

Berita Terbaru