Sebut Zalim, Ordiansyah Tegaskan Partai Demokrat Keluar Dari Koalisi AS-KB

Sangatta- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Kutai Timur menyatakan sikap keluar dari koalisi partai pengusung pemerintah yang dibentuk oleh pasangan Ardianysah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (AS-KB), pada pemilu 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC. Partai Demokrat dalam konferensi pers yang dilakukan di Sekretariat Demokrat Kutim, jln. Apt Pranoto, Rabu (22/02/23)

Ordiansyah Selaku Pimpinan Partai, menyampaikan bahwa ada tiga hal yang mendasari lahirnya keputusan tersebut. Pertama Surat Pernyataan dan Fakta Integritas calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani di Jakarta kantor DPP Partai Demokrat tanggal 29 Juli 2020.

Selanjutnya Saran dan masukan masyarakat, Kader, Pengurus dan Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat. Serta yang ketiga Hasil Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Februari 2023 oleh DPC. Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur.

“Tentu saja ini sudah didiskusikan oleh internal Partai, DPP sampai DPD, bahkan timing nya ini kita undur beberapa kali, kami sebenarnya mencari momentum yang pas untuk memastikan bahwa kita tidak lagi berada di koalisi,” Ungkapnya.

Lanjut Partai Demokrat menilai bahwa tindakan serta keputusan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sejauh ini membuktikan bahwa Asas-Asas Pemerintahan yang Baik telah dilanggar. Tidak hanya itu, Ordiansyah dalam catatannya menyampaikan bahwa telah berlaku zalim terhadap masyarakat.

“Menggunakan instrumen kebijakan untuk berlaku zalim kepada masyarakat, indikasinya Penerbitan Peraturan Bupati tentang tunjangan/insentif untuk Guru Honorer P3K yang menghilangkan hak mereka secara semena-mena menggunakan instrumen kebijakan legal (autocratic legalism atau autoritarian legalism),” tegasnya.

Lebih jauh dalam konferensi pers tersebut Ordiasnyah memberikan delapan catatan merah sebagai landasan pertimbangan untuk keluar dari koalisi. Mulai dari perencanaan anggaran yang dianggap gagal dan tidak transparan hingga Meningkatnya potensi terjadinya korupsi pada jalannya pemerintahan kabupaten Kutai Timur.

“Setelah ini kita tidak lepas tangan, tapi kita lebih memperjelas posisi menjadi penyeimbang, menjadi sahabat yang kritis kepada kekuasaan, kalau istilah teman-teman kita lebih merdeka menyampaikan kritik kepada pemerintahan,” tandasnya (Er/KE)