Resmi Keluar Dari Koalisi AS-KB Demokrat Kutim Sampaikan Delapan Catatan Merah
Sangatta – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Kutai Timur, Ordiansyah sampaikan delapan catatan buruk pemerintah Kabupaten Kutim. sebagai landasan pertimbangan Partai berlogo bintang mercy tersebut keluar dari Koalisi.
“Partai Demokrat Kutai Timur menilai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memasuki tahun ke tiga pemerintahannya (dilantik pada tanggal 26 Februari 2021) telah gagal menjalankan visinya untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua,” ungkap Ordi dalam konferensi pers yang dilakukan di Sekretariat DPC. Partai Demokrat, di Apt Pranoto, Rabu (22/02/23)
Lebih jauh Ordiansyah membacakan delapan catatan yang menjadi landasan keluarnya DPC. Partai Demokrat Kutai Timur keluar dari koalisi pemerintah. Catatan tersebut yakni:
1. Penyelengaraan Anggaran.
Gagal dalam penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi anggaran.
Indikasi : lambatnya anggaran yang diturunkan untuk pembangunan beresiko kegagalan dan tidak selesainya proyek-proyek pemerintah serta terjadinya SILPA yang sangat besar, yang akhirnya merugikan masyarakat.
2. Penerapan pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Indikasi : kalahnya Pemkab dalam kasus keterbukaan informasi publik tentang Dokumen APBD melawan tuntutan Fraksi Rakyat Kutim di Pengadilan.
3. Penyelengaraan Anggaran yang tidak Prudent.
Indikasi: Permintaan pertimbangan hukum pada Institusi penegak hukum untuk rencana MYC 2023, mencerminkan bahwa patut diduga sebagai upaya mencari pembenaran terhadap kebijakan yang tidak prudent.
4. Kepastian Hukum
Gagalnya Penegakan Hukum yang tegas tanpa pandang bulu; Indikasi: Terjadinya pembiaran pelanggaran hukum yang berakibat terancamnya jiwa masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup, contoh kasus Penggunaan jalan umum Kabupaten ruas Rantau Pulung-Sangatta untuk hauling batubara perusahaan PT. Arkara Prathama Energi /PT. BAS.
5. Menggunakan instrumen kebijakan untuk berlaku zalim kepada masyarakat.
Indikasi : Penerbitan Peraturan Bupati tentang tunjangan/insentif untuk Guru Honorer P3K yang menghilangkan hak mereka secara semena mena menggunakan instrumen kebijakan legal (AUTOCRATIC LEGALISM atau AUTORITARIAN LEGALISM)
6. Birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Pemerintah Daerah gagal menyiapkan Birokrasi untuk menunjang kinerja pemerintah yang baik.
Indikasi : Lambatnya pemkab menyusun struktur birokrat yang siap bekerja, penggantian dan kekosongan jabatan yang dibiarkan membuat kewenangan pejabat atas anggaran menjadi bermasalah.
7. Meningkatnya potensi terjadinya korupsi pada jalannya pemerintahan kabupaten Kutai Timur.
Indikasi : Turunnya Indeks Integritas Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh KPK-RE dalam tahun 2022 dan 2023.
8. Kerja birokrasi yang tidak profesional dibidangnya. Dan tidak kompetennya beberapa pejabat dan ASN.
Indikasi : Keputusan Lembaga OMBUDSMAN yang memerintahkan Pemkab menyelesaikan ganti rugi rumah korban banjir Sangatta.
“Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, Maka Partai Demokrat menyatakan menarik diri dari Koalisi Partai Pengusung Pemerintah Daerah Pasangan Bupati Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan Wakil Bupati DR. H. Kasmidi Bulang, ST., MM,” Pungkasnya (Er/KE)
