Diduga Rugikan Negara Rp 19 Miliar, Kejari Kutim Sidik Pengadaan Solar Cell di Disdik Kutim Senilai Rp 24 Miliar
Sangatta – Meski dugaan korupsi pengadaan solar cell home system di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2020 belum ditetapkan siapa tersangkanya. Namun kini Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Tahun Anggaran 2020 lalu senilai Rp 24 miliar.
“Ini juga hampir sama dengan kasus di PTSP, serupa tapi tak sama, tapi kurang lebihnya seperti itu proses pengadaannya dan kami masih raning,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Henriyadi W Putro, SH, MH di dampingi Kasi Pidsus I Nyoman Wasita Triantara, SH.Mhum, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (28/6/2022)
Kejari Kutim Henriyadi W Putro pun mengakui jika dugaan kasus korupsi pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan Kutim itu, juga sudah di naikkan ke tahap penyidikan. Bahkan dalam pengadaan barang dan jasa itu di duga berpotensi merugikan negara sebesar kurang lebih Rp 19 miliar.
“Dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa itu, sebesar Rp 19 miliar, dari anggaran pekerjaan sebesar Rp 24 miliar. Karena barang yang dibeli ternyata jauh sekali dan lebih murah karena di dapatkan dari luar negeri yakni dari Cina,” ucap Kejari Kutim Henriyadi W Putro
Dijelaskannya, dari total anggaran sebesar kurang lebih 24 miliar itu, di pecah kedalam 135 Paket Pekerjaan, dengan 33 CV yang mengerjakannya. “Kurang lebih modusnya hampir sama dengan kasus di PTSP,” jelasnya
Lebih Lanjut Kejari Kutim Henriyadi W Putro mengaku jika dalam kasus tersebut, pihaknya sudah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai k eterangan, baik dari Instansi terkait maupun para pemilik CV.
“Jadi pidsus masih terus bekerja, jadi terus terang saja ini ada saksi di dalam dan ada diluar juga kita periksa dan kita panggil sekali belum datang dan yang kedua belum datang dan akhirnya dengan metode kasi pidsus bagimana bisa agar mereka bisa hadir untuk dimintai keterangan. Dari yang kita periksa sudah ada sekitar kurang lebih 30 orang,” imbuhnya
Dari modus yang dilakukan kebanyakan pinjam pakai CV dan ada yang mencari CV. “Tapi yang kami harapkan mereka bisa mengembalikanlah,artinya berapa sih yang mereka dapatkan dan bisa dikembalikan,” Imbuhnya
Ketika ditanya oleh sejumlah awak media apakah kasus pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan Kutim ada kaitannya dengan OTT KPK di tahun 2020 lalu. Kejari Kutim Henriyadi W Putro mengaku belum bisa memastikan lantaran terlebih dahulu pihaknya harus melakukan pemeriksaan secara detail terhadap kasus tersebut.
“Justru itu, makanya kenapa kami ini harus detail, apakah ini nanti ada orang-orang yang memang sudah terkait dengan penangkapan KPK yang kemarin, orang-orangnya siapa saja. Makanya ini harus komprehensip jangan sampai nanti perkara yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap kemudian kita sidik kembali. Makanya kita hati-hati disini, terus dengan adanya kerugian sebesar itu juga apakah sudah masuk ke dalam perhitungan KPK atau belum nanti kita lihat juga disana.” Tutupnya (*/KE)
