Terkait Dugaan Kasus Korupsi PLTS, Kejari Kutim Masih Tunggu Hasil Resmi BPK-RI

Sangatta – Meski kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell home syestem di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim tahun 2020 lalu, sudah mendapatkan audit yang dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) pusat, akhir tahun lalu. Namun hingga kini belum ada progres lanjutan, sehingga perkembangan kasus tersebut banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat.

Terkait dengan progres penyidikan kasus tersebut, Kejari Kutim Henriyadi W Putro did Kasi Pidsus I Made Wasita Triantara mengatakan, belum ada progres lanjutan paska audit yang dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) pusat, akhir tahun lalu.

“Kalau masyarakat menunggu progres, itu wajar. Karena kami juga masih tunggu, kapan hasil audit itu keluar. Memang ada indikasi kerugian sekitar Rp52-53 miliar, tapi hasil akhir resmi dari BPK, dalam bentuk tertulis sampai sekarang belum ada. Karena itu, belum bisa melangka lebih lanjut,” jelas Wasita kepada sejumlah awak media

Bahkan, karena ada waktu longgar menunggu hasil hitungan BPK, terhadap PLTS, pihaknya bisa melakukan penyidikan satu kasus lagi, yakni kasus penyalahgunaan ADD dan DD Desa Kalinjau Ilir. Kasus ini juga sedang menuggu audit, tapi hanya audit BPKP.

Sebelumnya, Kajari Henriyadi W Putro menjelaskan, kasus PLTS, diakui dari informasih dari BPK, kerugian sekitar Rp52 miliar lebih. Jumlah ini jauh lebih besar dari hasil audit BPK pertama, pada pemeriksaan rutin APBD tahun 2020, dengan nilai Rp39 miliar lebih.

Perbedaan ini terjadi karena setelah dilakukan penyidikan, ditemukan banyak hal, yang menjadi pembeda antara audit pertama dengan audit  akhir ini.  Termasuk, karena pada audit BPK terakhir ini, mereka sendiri melakukan peninjauan ke lapangan, dimana pengadaan barang itu dilakukan, sehingga mereka akhirnya tau masalah sebenarnya.

Karena hasil audit BPK terakhir itu yang dianggap sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka hasil itu yang akan digunakan sebagai kerugian dalam kasus ini. Dimana hasil audit  dari BPK nantinya itu juga akan mengkonfirmasih aliran dana dari kerugian yang timbul dalam pengadaan PLTS tersebut.  Sehingga dari audit itu, akan ketahuan siap-siapa yang akan dimintai pertanggujawaban, berapa yang  akan dipertanggungjawabkan.

“mereka yang bertanggunjawab inilah yang akan dijadikan tersangka nantinya, untuk dimintai pertanggujawaban secara hukum atas kasus ini, termasuk untuk diminta memulihkan kerugian negaranya,” jelas Henriyadi. (*/KE)