Sangatta…Akreditasi sebuah Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), maupun klinik kesehatan, kini menjadi sebuah persyaratan mutlak bagi fasilitas layanan kesehatan jika ingin bekerjasama dalam pemberian Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Karenanya, Dinas Kesehatan Kutai Timur menghimbau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kutim, mulai dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah hingga Swasta, untuk segera mengurus akreditasi yang dipersyaratkan oleh BPJS Kesehatan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dokter Bahrani Hasanal.
Dikatakan hingga saat ini tidak ada satupun rumah sakit yang tidak mau melayani masyarakat atau pasien BPJS Kesehatan dengan alasan pihak BPJS Kesehatan belum membayar ganti biaya obat dan sebagainya. Malahan yang terjadi sekarang, ada rumah sakit yang diputus kerjasama JKNnya oleh pohak BPJS Kesehatan, karena pihak rumah sakit tersebut hingga kini belum mengantongi akreditasi sebagai persyaratan mutlak yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan.
Meski enggan menyebutkan nama Rumah Sakit yang kini tengah putus hubungan dengan pihak BPJS Kesehatan tersebut, namun Bahrani memastikan jika lokasinya memang berada di Kota Sangatta.
Lanjutnya, kepada Rumah Sakit yang belum memiliki pengakuan akreditasi maupun Rumah Sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang saat ini tengah mengurus perpanjangan akreditasi yang harus dilakukan setiap tiga tahun sekali, pihak Dinkes Kutim selalu memberikan dukungan penuh. Bahkan jika memang bisa rekomendasi untuk akreditasi mutu pelayanan kesehatan diberikan oleh Dinkes Kutim, maka pihaknya siap untuk memberikannya. Namun sayangnya, pemberian rekomendasi hingga penentuan penilaian akreditasi hanya bisa dilakukan oleh Kementrian Kesehatan atau Kemenkes. Sehingga tidak ada tanggung jawab dari Dinkes Kabupaten atau Kota.
