Sangatta…Akibat dinilai sebagai salah satu Kabupaten di Provensi Kalimantan Timur yang memiliki jumlah kemiskinan tertinggi. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengakui belum bisa memastikan apakah program rumah layak huni atau RLH yang diprogramkan pemimpin sebelumnya maupun program Pemprov Kaltim, tetap bisa dilanjutkan atau tidak.
Pasalnya, menurut Kasmidi Bulang jika pembangunan rumah layak huni dianggap bagian dari salah satu solusi untuk bisa menekan angka kemiskinan di Kutim. Maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melanjutkan program tersebut.
Namun jika program rumah layak huni itu, bukan bagian dari solusi untuk menekan angka kemiskinan di Kutai Timur, maka hal tersebut bukan suatu kewajiban bagi Pemerintah untuk tetap melanjutkan program itu.
Untuk diketahui, pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau BPM-PD telah melanjutkan program pembangunan rumah layak huni atau RLH yang dimulai sejak tahun 2012 lalu sebanyak 175 unit RLH yang mencakup wilayah Kecamatan Sandaran, Teluk Pandan dan Muara Ancalong.
