Sangatta…Setelah kembali dipercaya sebagai Kepala Bappeda Kutim, Dr Edward Azran SE, MM mengakui jika fokus utama yang akan dilakukannya dalam bekerja setelah diberikan kepercayaan oleh Bupati Kutim Ismunandar, ialah bekerja untuk menyeimbangkan anggaran yang selama ini dinilai masih kurang pas.
“kalau tidak seimbang, maka akan menimbulkan persoalan serius, baik antara sektor, maupun antar wilayah. Karena itu, kita harus konsisten, dalam melakukan perencanaan, memanfaatkan momentum yang ada, melanjutkan pembangunan sesuai dengan dasar yang telah dibangun. Sebab, kalau tidak berlandaskan dasar yang ada, berarti memulai dari bawah, dan itu akan sangat berat. Karena itu, harus melanjutkan dasar, prioritas pembangunan yang sudah ada, agar tujuan itu cepat tercapai,” katanya.
Menurutnya, yang saat ini tentu harus dikerjakan pertama adalah konsisten melakukan penyelesaian akibat ketidak seimbangan anggaran masa lalu, dengan menyelesaikan beban masa lalu. Sebab ini terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat.
“Ini perlu diselesaikan secepatya, untuk menjaga kewibawaan pemerintah. Kalau ini selesai, maka kita harus konsisten menyeimbangkan anggaran, menentukan prioritas pembangunan, sesuai dengan jalur yang benar. Memang dalam masalah anggaran, selalu banyak kepentingan terkait. Termasuk masalah politik, strategis pembangunan dan berbagai kepentingan lainnya, namun yang terutama harus dilakukan adalah konsisten pada keseimbangan anggaran. Karena itu, dalam menyusun anggaran, harus tepat, tidak boleh terlalu ambisius, karena jika ambisius, maka akan ada celah yang justru tidak teranggarkan. Celah ini nantinya yang akan berbahaya,” katanya.
Untuk itu, ke depan, Edward mengatakan, dalam sisa kepemimpinan bupati yang masih sekitar 2 tahun ini, maka ara pembangunan harus tetap pada RPJMD. Dimana dalam RPJMD itu, skala prioritas pembangunan adalah infrastruktur, listrik, air minum, kesehatan, pendidikan.
“yang paling berat adalah infrastruktur, karena wilayah Kutim ini sangat luas. Jika pembangunan sesuai dengan skala prioritas ini dijalankan, maka kita telah kembali pada jalur yang benar. Dimana arah pembangunan ini, harus bersumber dari musrembang, termasuk aspirasi DPRD sekalipun, karena itu, kalau mau, maka aspirasi DPRD ini juga harus dibawa dalam musrembang,” katanya.
