oleh

Tidak Masuk DPA, RSUD Minta Solusi Piutang Pada Dinkes

Sangatta…Setelah mengungkap piutangnya pada BPJS senilai Rp13 miliar, RSUD Kudungga Kutim kemarin juga meminta kebijakan pemkab kutim atas  pitutangnya di Dinas Kesehatan (Dinkes).  Dirut RSUD Kutim Dr Anik Istiandari juga meminta agar ada kebijakan, terkait dengan piutangnya pada Dinkes.

“Kami minta kebijakan, atau solusi terkait dengan piutang RSUD di Dinkes, tahun 2016-2017. Sebab, tahun ini kembali tidak masuk dalam DPA Dinkes,” jelas dr Anik, tanpa menyebut nilai piutang  dalam coffee morning dipimpin  Bupati Kutim Ismunandar dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang serta Sekertaris Kabupaten Irawansyah.

Meskipun  saat itu tidak ada tanggapan Dinkes, namun diluar   ruangan, usai coffee morning, Kadiskes Kutim dr Bahrani Hasanal  kemudian mengakui pada wartawan  jika Dinkes berutang  Jamkesda pada RSUD.  Bahkan Dr Bahrani menyebut nilainya sekitar Rp5 miliar.

“Memang ada utang jamkesda  dari RSUD, senilai Rp5 miliar. Tapi itukan tergantung kebijakan. Karena uang RSUD, itu juga uang Pemkab kutim. Jadi ini  jeruk makan jeruk.  Tergantung kebijakan dari Bupati saja,” katanya.

Diakui,  utang  itu berasal dari  akumulasi  claim pasien yang mendapat  jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Dimana  sebalum  dilarang BPK,  banyak masyarakat yang memanfaatkan  jaminan  kesehatan    dari   Pemkab Kutim   yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, atau  Kades dan Camat,  yang menunjukna  orang tersebut adalah warga miskin, yang biaya pengobatannya ditanggung jamkesda .  “Namun sejak  jadi  dilarang  BPK, maka itu tidak ada lagi jamkesda,  karena berlakunya BPJS. Jadi utang itu utang lama, saat masih berlakunya Jamkesda,” katanya.

Karena itu,  menurut  dr Bahrani,  Dinas Kesehatan  bukan tidak punya kemauan untuk tidak bayar, namun itu tergantung kebijakan  Pemkab.  Karena sebenarnya, pihaknya selalu mengusulkan agar itu dilunasi, namun pemerintah  punya kebijakan lain, karena belum ada anggaran.  “Jadi kalau ada anggaran, itu pasti dibayar.  Tahun ini pun kami anggarakan, namun tidak diberikan alokasi anggaran , karena itu, tergangtung kebijakan bupati lagi,” katanya.

Berita Terbaru