Sangatta…Bupati Kutai Timur Ismunandar memastikan, jika pemerintah akan mengevaluasi kinerja kontraktor berdasarkan progres pelaksanaan proyek multi years (tahun jamak) di wilayah Kutim. Hal ini terkait dengan laporan dari berbagai pihak, bahwa ada beberapa proyek multi years di sejumlah kecamatan yang dianggap tidak berjalan dan tidak ada progresnya, meskipun kontrak, termasuk uang muka mereka telah terima sejak awal tahun.
“Karena itu, kami akan meninjau ulang proyek tahun jamak itu, untuk memastikan progres di lapangan,” katanya.
Bupati mengatakan, pihaknya ingin mnegatahui apa kendala dari para kontraktor, sehingga pekerjaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara ada laporan masyarakat yang menyatakan ada proyek yang progresnya belum kelihatan.
Sebelumnya, beberapa anggota DPRD kutim mempertanyakan masalah proyek tahun jamak, yang mereka nilai tidak jalan. Meskipun para kontraktor telah menandatangani kontrak, termasuk menerima uang muka sejak awal tahun, namun belum ada kegiatan di lapangan. Padahal, proyek masuk tahun jamak dengan harapan, pekerjaan selesai duluan, namun pembayaran dilakukan secara bertahap hingga masa akhir jabatan bupati berakhir.
Seperti Agus Aras, mempertanyakan proyek drainase di Jalan APT Pranoto, yang belum jalan. Termasuk drainase di Jalan Assadia. Padahal, proyek dimaksud untuk mempercepat penanganan banjir di sekitar wilayah tersebut, yang selalu menyengsarakan warga saat hujan.
“Saat kami reses, warga pertanyakan mengapa tidak dikerjakan. Apakah batal atau tidak. Apalagi, kontraknya sudah berjalan sepuluh bulan, tapi belum ada kegiatan. Yang ada hanya papan proyek. Karena itu, kami berharap ini cepat dikerjakan, sebelum musim hujan,” katanya.
Sementara Muh Lebar, mempertanyakan semenisasi di Kaliorang, yang tidak kunjung dikerjakan. “Saat kami melakukan peninjauan, ternyata belum ada kegiatan di sana. Ini kan jadi pertanyaan juga kalau proyek sudah dibayar uang muka, tapi tidak dikerjakan, padahal, kontrak sudah berjalan. Harusnya instansi teknis, mempertanyakan masalah seperti ini, karena proyek ini untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, memang pengawasan DPRD kutim, juga memang lemah, sehingga proyeknya tidak jalan,” katanya.
