Workshop Sibacan Lopad di Ikuti 18 Kecamatan

TENGGARONG -Sebanyak 18 kecamatan mengikuti Workshop Sibacan Lopad atau Sistem Integrasi Bapenda dan Kecamatan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).  Kegiatan yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar itu digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar, dengan menghadirkan narasumber M. Zennuri dari PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN),  Selasa (10/4/2018).

Ketua panitia Asmaransyah dalam laporannya, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Bapenda Kukar dengan pemerintah kecamatan yang ada di Kabupaten Kukar, tentang kerjasama proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terintegritas sistem  integritasi Bapenda Kukar dan kecamatan.

“Ia berharap para aparatur yang ada di 18 kecamatan dapat memahami dan mendukung serta melaksanakan tugas ini bersama sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013,”kata Asmaransyah. Kedepannya diharapkan pula dapat meningkatkan PAD dari Sektor PBB-P2, disamping juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB dengan lebih mudah, sederhana dan efisien.

“Atas nama penitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berinovasi dalam membangun sistem integrasi, UPT Bapenda Wilayah II Sangasanga, PT ABN yang telah menjadi mitra kami selama membangun sistem ini. Serta PT Trisensa Mineral Utama (TMU) yang mensupport komsumsi selama kegiatan berlangsung,” kata Asmaransyah yang juga Kepala UPT PD Wilayah II Sangasanga.

Sementara itu Plt Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto mengatakan Pemkab Kukar menyambut baik dengan diluncurkannya layanan layanan PAD berbasis Teknologi Informasi (TI), yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan layanan, kecepatan, ketepatan, transparansi, dan memperkuat database. Dengan layanan berbasis TI ini diharapkan seluruh potensi PAD dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian kemandirian fiskal daerah secara bertahap.

Menurutnya pembangunan layanan berbasis TI merupakan tuntutan kemajuan layanan yang harus dilakukan oleh institusi pemerintah, namun demikian dalam upaya mengoptimalkan sistem layanan yang telah dibangun, yaitu dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam memelihara dan meningkatkan performa sistem secara efektif dan berkesinambungan.

Berita Terbaru