Ada 387 Jabatan Di Pemkab Kutim Akan Dialihkan Jadi Fungsional

Sangatta – Berdasarkan Peraturan Mendagri No 25 tahun 2021, tentang penyerhanaan  struktur  Orgnisasi dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Maka tahun ini dipastikan akan ada sebanyak  387 jabatan eselon  IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bakal disederhanakan atau pejabatnya akan dialihkan menjadi pejabat fungsional. Demikian dikatakan Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortal)  Sekkab Kutim Simon Salombe, pada wartawan  beberapa waktu yang lalu saat ditemui di ruang kerjanya.

“Dari 1086 pejabat struktural yang ada d iKutim,  387 jabatan akan disederhanakan atau dialihkan  menjadi fungsional. Semua yang dialihkan itu jabatan  eselon IV,” jelas Simon

Diakui Simon, jumlah usulan itu telah diserahkan ke Kemendagri, untuk difalidasi.  Sehingga, dari 1086 jabatan struktural yang ada selama ini, yang tersisa hanya 669. Jumlah ini sudah termasuk jabatan eselon II, III dan staf ahli.

“Meskipun akan kehilangan jabatan, namun   pejabat  eselon IV yang dialihkan jadi fungsional, tidak akan kehilangan haknya, termasuk  gaji dan tunjangan. Namun untuk menunjang kenikan golongan mereka, itu akan ada namanya sistem kredit. Makin cepat mengumpulkan kredit, akan makin cepat naik golongan,” katanya.

Dijelaskannya penyederhanaan  struktur  ini  tidak hanya terjadi di Kutim, tapi seluruh  kabupaten kota dari Indonesia, termasuk di Provinsi. Namun dalam melakukan falidasi,  dilakukan terjadwal sesuai di Kemendagri. Kebetulan, untuk Kaltara dan kaltim, itu sudah selesai beberapa hari lalu.

“yang tidak berubah hanya di Kecamatan. Sebab kecamatan dianggap jabatan kewilayahan,” katanya.

Sementara  yang banyak hilang itu di dinas. Dimana, di dinas,  tiap bidang  atau dibawa sekerteris, itu tetap ada yang dipertahankan , ada yang hilang semua. Tergantung tipe dinasnya, termasuk tugaspokonya. Tapi memang sudah ada diatur dalam Permendagri no 25.

“Jadi di Dinas, dibawa bidang, ada yang dipertahankan satu, ada dipertahankan dua atau tiga-tiganya, tapi ada juga dihabisi. Termasuk di Sekretaris, ada tiga subag, namun ada yang dipertahankan ada yang dihilangkan,” katanya.

Terkait dengan mekanisme  kerja paska hilangnya  sebagian jabatan struktural,   Simon mengatakan, setelah dilakukan penyederhanaan struktur dan jabatan, maka akan trurun namanya permen Tata Kerja. “Jadi penyederhanaan struktur dan jabatan dulu, baru  terakhir Pemen Tatakelola,” jelasnya.