Tak Hanya TSM, Dugaan Kasus Korupsi Solar Cell Juga Banyak Drama
Sangatta – Meski belum ada penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun sejumlah pihak yang di duga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diketahui sudah ada yang bersedia untuk mengembalikan uang atas penerimaan yang bukan haknya.
“Terkait dengan adanya rencana beberapa pihak itu yang ingin mengembalikan uang. Kami hanya memberikan suatu pilihan saja. Namun pengembalian tersebut tidak serta merta bisa menghapuskan tindak pidananya,” Ucap Kejari Kutim Hendriyadi W Putro melalui Kasi Intel Kejari Kutim, Yudo Adiananto didampingi Kasi Pidsus Wasita Triantara, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/6/2021).
Namun hal itu hanya akan menjadi pertimbangan bagi pihak kejaksaan dalam menindaklanjuti bagimana penanganan perkara selanjutnya. Selain itu, pihaknya juga meminta agar para pihak-pihak terkait tersebut jangan mempercayai ketika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan kejaksaan, khususnya dari tim penyidik dengan iming-iming ingin membantu dalam penanganan perkara ini.
“Karena kami secara profesional apabila memenuhi alat bukti sudah pasti pertangungjawaban pidananya akan kami jalankan. Dengan prosedur penetapan tersangka. Tapi dalam proses penetapan tersangka kamipun tidak gegabah. Karena penetapan tersangka harus memenuhi dua alat bukti yang cukup,”pungkasnya
Terkait berapa jumlah kerugian yang akan dikembalikan oleh sejumlah pihak itu. Menurut Yudo Adiananto jumlahnya akan berfariasi. Namun sejauh ini belum ada yang mengembalikan kepada ke Kejaksaan.
“Disini juga ada pungli yang dilakukan oleh Oknum DPMPTSP. Dramanya disini juga banyak terstruktur sistematis dan masif atau TSM,” Tutupnya
Selanjutnya, terkait penganggaran sebagaimana isu yang berkembang di luar. Pihaknya juga berjanji akan melakukan pemeriksaan ke berbagai pihak, termaksud tidak menutup kemungkinan pihak legeslatippun juga akan di pemeriksa terkait hal ini.
“Tapi kami fokus kepada teknis pelaksanaan dulu dan kami akan matangkan ini semua dan selanjutnya kami lakukan gelar perkara dengan BPK untuk menentukan angka pasti kerugian negara dan beban-beban uang pengantinya nanti,” jelasnya
Sementara terkait upaya refresif kejaksaan dalam upaya penindakan perkara ini adalah terkait volo de aset dan volo de money. “Sesuai program pemerintah bukan hanya pidanaan yang kami kejar tetapi juga penyelamatan keuangan negara,” Ujarnya
Terkait potensi kerugian Negara yang mencapai Rp 55 miliar pihak kejaksaan juga sudah melakukan langkah-langkah terkait penelusuran aset dan aliran dana. “Dini kami juga belum sampaikan secara detail dan terperinci karena masih ada kegiatan yang kita laksanakan. Intinya dalam kasus ini kami akan menggunakan pasal tindak pidana pencucuian uang. Namun mekanismenya harus melalui gelar perkara terebih dahulu. Tapi dalam pelaksanaan penyidikan sudah memenuhi unsur,” terangnya
Selanjutnya, Sbagi pihak-pihak yang menghalangi peyelidikan atau mengatur saksi agar berbicara tidak sesuai fakta. Maka bagi saksi yang bersangkutan akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu. Karena saksi seharusnya memberikan keterangan yang sebenarnya.
“Sesuai yang ia lakukan atau yang ia lihat dan ia dengar dengan tujuan untuk mengcover atau melindungi oknum-oknum tertentu dan indikasi-indikasi itu sudah kami dapati. kami tidak perlu menyampaikan siapa-siapa saja yang melakukan itu dan kami sudah memiliki alat bukti itu semua,” bebernya (*/KE)
