Dugaan Korupsi Solar Cell, Ternyata Banyak Melibatkan TK2D Sebagai Pemilik CV

Sangatta – Kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga di duga kuat melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai pemilik CV.

Pasalnya dari 110 direktur perusahaan Perseroan Komanditer (CV) yang di periksa sebagai saksi. Rata-rata pemilik CV tersebut adalah Tenaga Kerja Kontrak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kejari Kutim Hendriyadi W Putro melalui Kasi Intel Kejari Kutim, Yudo Adiananto didampingi Kasi Pidsus Wasita Triantara, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/6/2021).

Menurut Kasi Intel Kejari Kutim, Yudo Adiananto dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini, banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkungan Pemkab Kutim, baik di DPMPTSP sendiri maupun di beberapa dinas lainnya. Dimana TK2D tersebut mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan.

“Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, hanya dipinjam benderanya, dengan kompensasi mendapatkan Vee Rp 4 juta per paket pekerjaan,”Ucapnya kepada sejumlah awak media

Bahkan dari satu CV itu, bisa melaksanakan 4 sampai 5 paket pekerjaan. Dengan  total pengadaan ini sebanyak 465 paket pekerjaan. “metode penunjukan langsung dengan nilai proyek keseluruhan senilai Rp 90,7 miliar,” bebernya

Tak hanya itu,  kabanyakan CV tersebut ada yang dibuat di akhir tahun 2019 lalu. “jadi Pembagian peran disini banyak. Jadi ada istilahnya kordinator Lapangan (Korlap) yakni mengatur mencari CV, mengatur judul kegiatan, mengatur membuat kontrak dan mengatur bagian pencairan. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing dan ada pelaku otak intelektualnya yaitu tadi ASN yang memiliki akses yang luar biasa terkait penganggaran. Jadi melibatkan banyak pihak seperti makelar dan harganya juga jauh dari pasaran,” bebernya

Dijelaskan terkait perusahaan CV yang rata-rata dimiliki sejumlah TK2D dilingkungan Pemkab Kutim, . Menurut Yudo hal itu tidak diperbolehkan. Karena TK2D merupakan bagian dari ASN, namun sistemnya hanya kontrak.

“Makanya ada dua opsi, kalau mau sistem seperti ini terus berjalan di Kutim maka roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan good governance tidak akan tercapai. Maka pilihannya hanya satu kalau mau jadi pengusaha jadi pengusaha. Kalau mau pengabdian ya pengabdian,”tegasnya

Meski dengan alasan gaji TK2D terbilang kecil. Namun mengapa dari awal harus mau menjadi TK2D dilingkungan Pemkab Kutim. “Alasannya kenapa mereka buat CV ini, katanya untuk usaha. Tapi usahanya di pemerintahan. Yang pada intinya pengodisian, karena mengenal ini, kamu mau nga dapat duit 4 juta per paket. Bahkan dalam pencairanpun sudah ganjal, cek kosong,” Tutupnya (*/KE)