Wabub Upayakan Segera Bayar Utang ke Kontraktor dan Gaji Pegawai Yang Masih Menunggak
SELASAR. CO Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Bupati Kasmidi Bulang, terus bergerak cepat untuk menjaga suasana dilingkungan Pemkab Kutim agar tetap kondusif. Salah satunya dengan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) pada dinas yang kosong kursinya.
Seperti Wakil bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang telah menunjuk Utomo sebagai Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sementara Asisten Umum dan Administrasi Hj. Yulianti ditunjuk sebagai Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, tak hanya melakukan penunjukkan PLh, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang juga berupaya untuk segera membayarkan gaji pegawai yang masih menunggak maupun membayar utang kepada pihak ke-tiga yang selama ini belum terbayarkan.
“Saya akan berusaha untuk tetap menjaga, menjaga yang namanya utang paling tidak bisa terbayarkan meskipun belum bisa 100 persen”. Jelas Kasmidi Bulang kepada media ini
Selain itu, yang berkaitan dengan gaji honor diluar pemerintahan seperti gaji pengurus masjid, gereja dan honor RT akan segera di bayarkan dan dilunasi. “Insya Allah dalam prosesnya saya minta segera di cepatkan pembayarannya”. Ucapnya
Tak hanya itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang beredar. “Kita sangat terpukul dengan kejadian ini, dan kita berdoa semoga saja musibah yang melanda Kutai Timur ini cepat berlalu. Mari kita ambil hikma pelajaran dari peristiwa ini, yang pasti tadi saya telah meminta kepada sejumlah pegawai tetap bekerja dan berikan pelayanan kepada masyarakat”. Bebernya
Lebih lanjut, Bahkan Wakil Bupati Kutim Kasmidi mengaku juga telah melakukan kunjungan kesejumlah OPD untuk menenangkan para pegawai yang bekerja di kantor yang mendapat penyegelan dari KPK. Seperti dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum.
