
Ismu : Anggaran Penanganan Corona di Kutim Bisa Lewat Dari Rp 69 miliar
Sangatta…Akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19) belum di ketahui kapan akan berakhir. Nampaknya akan membuat anggaran penanggulangan wabah virus corona di Kabupaten Kutai Timur diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Terutama anggaran penanganan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang masyarakat Kutim.
Menurut Bupati Kutim Ismunandar, meski saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan anggaran sebesar RP 69 miliar untuk penanganan wabah virus corona. Namun anggaran tersebut kemungkinan masih bisa mengalami peningkatan jika wabah virus corona tak kunjung usai, terutama anggaran penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita sudah menyiapkan anggaran Rp 69 Miliar, tapi itu kemungkinan masih lebih juga nanti”. Ucapnya
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengakui meski anggaran Rp 69 miliar tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah. Namun anggaran tersebut belum digunakan oleh pemerintah. Pasalnya saat ini Pemkab Kutim hanya menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
“Seperti misalnya Dinas Sosial, anggaran yang baru digunakan sekitar Rp 10 miliar, dari anggaran yang disiapkan Rp 23 miliar, begitu juga Dinas Kesehatan, hanya menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan saat ini”. Jelas irawansyah kepada sejumlah awak media
Untuk diketahui, sebelumnya kepala bappeda Kutim Edward Azran mengakui jika hingga saat ini, Pemkab Kutim telah menyiapkan dana sekitar Rp 69 miliar, untuk penanganan corona. Namun anggaran itu kemungkinan masih bisa bertambah jika masalah wabah ini tidak teratasi dalam beberapa bulan kedepan.
Sebab, makin lama, makin besar biaya sosial yang ditimbulkan. Sebab makin lama, makin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup makin besar akibat kenaikan harga. Maka pada saat itulah pemerintah harus hadir, untuk membantu masyarakat yang tidak bisa lagi mandiri, karena hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan. Apalagi, bisa jadi stok pangan berkurang, karena pembatasan sosial, karena pasokan dari daerah penghasil, terbatas.





